Penerimaan Migas Jadi Rp 257,186 Triliun

Jakarta - Pemerintah dan DPR menyepakati penerimaan migas 2008 sebesar Rp 257,186 triliun atau naik dari APBN 2008 yang sebesar Rp 166,028 triliun.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Panja  Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembicaraan untuk APBN P 2008 Harry Azhar Aziz  dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu malam (26/3/2008).

"Panja juga menyepakati nilai cost recovery yang telah diperhitungkan dan dibayarkan ke Pertamina oleh BP Migas pada 2004 sampai 2007 sebesar US$ 2,18 miliar," tuturnya.

Ditambahkan Harry, DPR meminta dilakukan ausit dengan tujuan tertentu oleh BPK dan merekomendasikan pihak yang bertanggung jawab atas kekeliruan perhitungan cost recovery. Hasil auditnya disampaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkannya UU tentang APBN P 2008.

"Sambil menunggu hasil audit, dari US$ 2,18 miliar tersebut telah disepakati untuk dialokasikan US$ 1,18 miliar sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," katanya.

Sementara itu untuk migas, Panja juga menyepakati DMO tahun 2008 sebesar Rp 646,01 miliar yang berasal dari own used Chevron Pacific Indonesia sebesar 50 barel per hari yang diganti dengan pembelian gas dari Conoco Phillips (swap).

Lalu untuk PNBP pertambangan umum, Panja menyepakati penerimaan PNBP pertambangan umum di 2008 naik menjadi Rp 10,221 triliun, dari Rp 7,9 triliun pada APBN 2008. "Kenaikan pertambangan umum karena adanya perubahan volume dan harga komoditi," katanya.

Kemudian Panja juga menyepakati PNBP Departemen Komunikasi dan Informasi di tahun 2007 sebesar Rp 6,505 triliun.

Asumsi Makro 2008

Selain itu, Panja Anggaran dan pemerintah juga menyepakati asumsi dasar untuk APBN P 2008. Untuk pertumbuhan ekonomi disepakati 6,4 persen turun dari APBN 2008 yang sebesar 6,8 persen.

Untuk inflasi disepakati 6,5 persen atau naik dari 6 persen di APBN 2008. Lalu nilai tukar rupiah disepakati Rp 9.100/US$. Untuk suku bunga SBI 3 bulan disepakati 7,5 persen, harga minyak US$ 95 per barel. Dan untuk lifting disepakati 927.000 barel per hari.

"Seandainya realisasi lifting di atas 927 ribu barel per hari maka panitia anggaran memberi kewenangan kepada pemerintah untuk dipergunakan sebagai cadangan umum," ujarnya.

(dnl/ddn)