Setoran Privatisasi BUMN Turun Jadi Rp 500 Miliar

Jakarta - Kondisi pasar modal sedang tidak kondusif, pemerintah dan DPR pun menurunkan setoran privatisasi BUMN di tahun 2008  menjadi hanya Rp 500 miliar dari target sebelumnya di APBN 2008 sebesar Rp 1,5 triliun.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Panja APBN P 2008 Harry Azhar Aziz usai rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembicaraan untuk RAPBN P 2008 yang dilaporkan kepada pemerintah dan BI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu malam (26/3/2008).

"Ini diturunkan karena kita belum yakin angka Rp 1,5 triliun akan dicapai, malah tadinya kita ingin hapus saja setoran privatisasi ini," ujarnya.

Belum kondusifnya kondisi pasar modal Indonesia akibat pengaruh global, dikatakan Harry menjadi salah satu indikator momentum penjualan saham BUMN ke pasar modal tidak bagus.

"Akan tetapi program privatisasi tahunan tetap jalan, kalau realisasinya naik dari Rp 500 miliar maka lebihnya masuk cadangan," katanya.

Untuk menutupi turunnya setoran privatisasi BUMN, di dalam RAPBN P Panja menaikkan pembiayaan defisit dari penjualan aset program restrukturisasi perbankan menjadi Rp 3,85 triliun dari Rp 600 miliar di APBN 2008 yang di dalamnya termasuk penjualan aset-aset PPA.  
Sebelumnya Menkeu mengatakan memang tidak akan memaksakan pembiayaan defisit anggaran dari privatisasi BUMN dengan keadaan pasar saham saat ini.

"Sumber dari non pinjaman seperti PT PPA akan kita maksimalkan, PT PPA kan tahun terakhir," ujarnya.

Dikatakannya pemerintah akan merasionalkan target privatisasi BUMN. "Privatisasi pasar sahamnya dalam situasinya kurang favorable pasti kita juga akan rasionalkan targetnya, dari sisi pinjaman kita jugakan lihat dari SUN dalam negeri maupun luar negeri, maupun dari sisi pinjaman proyek dan program," ujarnya.

Adapun defisit pada anggaran 2008 disepakati Panja dan pemerintah sebesar 2,1 persen menjadi Rp 94,503 triliun. Pembiayaan akan bersumber dari pembiayaan non utan sebesar negatif Rp 10,173 triliun dan pembiayaan utang neto sebesar Rp 104,676 triliun," tutur Harry.

Harry menambahkan Panja menyepakati untuk dilakukan penundaan kewajiban bunga utang atas SU (Surat Utang) seri 002, 004 dan 007 sebesar Rp 1,87 triliun dan pokok utang atas SU007 sebesar Rp 1,51 triliun. "Kami minta pemerintah dan BI bekerjasama dalam hal ini," imbuhnya.
(dnl/ddn)