Kritik serupa juga ia tujukan pada lembaga-lembaga non pemerintah yang mengkampanyekan penyelamatan lingkungan hidup secara tidak adil. Yaitu tanpa mempertimbangkan realitas kepentingan nafkah rakyat kecil.
Hal ini ia sampaikan dalam pidatonya meresmikan pembukaan Rakernas Departemen Kehutanan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pandangannya sikap negara-negara asing yang demikian sangat tidak adil. Sebab pada kenyataannya mereka justru terlebih dahulu menghabisi hutan-hutan tanpa mempedulikan dunia demi kepentingan ekonomi sendiri.
Baru setelah hutan di wilayahnya gundul, mereka meminta negara-negara yang memliiki areal hutan luas untuk menjaganya. Bahkan dilarang keras untuk 'menyentuhnya' sama sekali tanpa peduli kebutuhan peningkatan ekonomi
masyarakat sekitar hutan.
"Kalau itu kita telan mentah-mentah, maka pilihan itu dibayar dengan penderitaan rakyat kita yang masih harus kita tingkatkan kesejahteraannya," tegas presiden.
Menurutnya pendekatan yang seharusnya dilakukan negara-negara maju pada Indonesia seharusnya lebih berimbang. Sehingga kebutuhan nasional tidak dikorbankan, dan pada saat bersamaan kepentingan dunia pada hutan Indonesia sebagai salah satu paru-paru bumi juga dapat dipenuhi.
"Pesan yang betul adalah "Indonesia, Anda punya hutan tropis terbesar ke-2 setelah Brasil, tolong pelihara baik-baik agar selamat bumi kita. Biakkan dengan cara yang baik pula sehingga hutan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Anda'. Kalau itu nilainya 100," papar SBY. (lh/qom)











































