Masih Ada 200 Ribu Hektar Lahan Tidur di Sumsel

Pelembang - Lahan tidur atau lahan belum tergarap untuk kegiatan pertanian dan perkebunan di Sumatra Selatan luasnya mencapai seluas 200 ribu hektar. Lahan ini tidak digarap petani lantaran rendahnya harga jual gabah kering giling (GKG), juga rendahnya harga beras di tingkat petani yang tidak sebanding dengan biaya produksi.

Wakil Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel, Leonardo Hutabarat, kepada pers di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman Palembang, Sabtu (29/03/2008) mengatakan, lahan tidur ini sebenarnya dapat digarap kembali oleh petani, tapi biaya penggarapan yang mencapai Rp 20 juta per hektar menjadi persoalan hingga saat ini.

Kendati demikian, besarnya luas lahan tidur ini menurut Leonardo tidak mengganggu produksi beras untuk wilayah Sumatra Selatan sebab dari areal tanam yang eksisting saat ini, Sumsel justru bisa melakukan swasembaga. Produksi beras Sumsel saat ini mencapai 2 juta ton sementara konsumsi beras Sumsel sebesar 900 ribu ton per tahun.

Leonardo optimistis, 200 ribu hektar lahan tidur tersebut tidak akan beralih fungsi (konversi) menjadi lahan perkebunan seperti karet, yang saat ini harganya sedang melambung tinggi. Antar sektor, katanya, sudah membuat komitmen bahwa lahan tidur tersebut tetap akan difungsikan sebagai lahan pertanian tanaman pangan guna membantu provinsi lain di Indonesia.

Di tahun 2008, menurut Leonardo, Sumatra Selatan sudah mematok luas tanam di areal 700 ribu hektar dengan target produksi 3 juta ton gabah kering gilir (GKB). "Angka ini jika dikonversi dalam bentuk beras menjadi 2 juta ton beras, atau 62 persen dari produksi GKB Sumsel. Sementara konsumsi beras Sumsel hanya sebesar 900 ribu ton per tahun. Jadi sisanya bisa untuk membantu daerah lain," katanya.

Sementara Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Samuil Khatib, saat dihubungi pers mengatakan berdasarkan tata ruang sebanyak 752 ribu hektar lahan diperuntukkan sebagai areal persawahan. Di antaranya 550 ribu hektar eksisting area dan sekitar 200 ribu hektar sementara belum dimanfaatkan atau menjadi lahan istirahat karena tidak tersedia infrastruktur seperti irigasi, saluran primer dan sekunder dan sarana lainnya.

Lahan ini kata Samuel menjadi lahan STD (sementara tidak dimanfaatkan) dan sewaktu-watu bisa dimanfaatkan kalau infrastrukturnya ada. Namun, lahan ini berpotensi beralih fungsi, apalagi jika melihat hasil dari perkebunan karet.

"Kalau soal lahan itu dimanfaatkan untuk sektor perkebunan dan pangan tidak dipersalahkan. Apalagi tanaman perkebunan lebih menguntungkan dan punya prospek ke depan," kata Samuil.

Dia mencontohkan, rencana perluasan Irigasi Upper Komering hingga ke daerah Muncakkabau yang ada di Kabupaten Ogan Komering ulu (OKU) Timur saat ini sudah beralih fungsi menjadi kebun karet. Masyarakat di daerah ini menanaminya dengan pohon karet padahal areal ini dulu disiapkan untuk pembangunan irigasi teknis.

"Sekarang lokasinya sudah menjadi kebun karet semua dengan luas 10 ribu hektar. Areal tersebut merupakan perkebunan karet milik masyarakat. Mungkin dari pada harus menunggu lama menjadi areal irigasi, dan dibiarkan kering, sehingga menjadi perkebunan karet," katanya.

Dalam jangka panjang, diakuinya, prospek lahan perkebunan jauh lebih menguntungkan. Namun wilayah yang punya infrastruktur untuk sawah tidak akan berubah untuk perkebunan, sebab arealnya sudah bisa ditanam dua kali.

Untuk areal perkebunan Sumsel, kata Samuil, saat ini seluas 3,2 juta hektar dan yang sudah termanfaatkan 2,3 juta hektar. Sisanya akan diberikan izin kepada investor untuk diusahakan dalam bentuk kemitraan dengan masyarakat. Untuk pengembangan perkebunan rakyat dengan pola swadaya, termasuk pengembangan komoditas unggulan seperti tebu, sawit dan karet.

Perkebunan komoditas menurut Samuil, prospeknya sangat baik sebab kondisi di tahun 2008 harga mengalami kenaikan. "Pertama, karena komoditi seperti karet, sawit dan kopi, semua menjanjikan. Ke dua, Sumsel punya skim pembiayaan dalam program revitalisasi perkebunan. Skim kreditnya dengan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah untuk mendorong semua itu. Disamping komsumsi untuk produk primer, memiliki pangsa pasar yang luas. Negara-negara industri makin berminat dengan komoditas kita," tutur Samuil.

Dia membandingkan posisi sekarang dibanding lima tahun lalu. Harga-harga komoditi sudah menjadi dua kali lipat. Harga CPO dari US$ 450 per ton menjadi US$ 1.300 per ton. Sementara karet dari sekitar US$ 0,6 (200-2004) sekarang US$ 2,3/kg. Di tingkat petani, harga slep karet dari Rp 4,500 menjadi Rp 13.000.

"Kita mendorong petani secara swadaya melaksanakan investasi secara sendiri, sebab prospek jangka panjang sektor perkebunan ini cerah. Kalau pangan padat modal, padat kerja," jelasnya.

"Setelah tanam, dibersihkan, lalu, dipelihara, dipupuk, diberi pestisida, dijaga, dirawat, dipanen, diolah lagi, dijemur, baru bisa jual padi. Selama tiga bulan kerja terus menjelang panen," imbuhnya.

Untuk perkebunan karet, dalam jangka waktu lima tahun sudah bisa panen. Hanya butuh modal pada masa awal tanam saja, dan jika sudah panen dapat uang tiap hari.

Samuil mengatakan, lebih menguntungkan perkebun karet ketimbang mencetak sawah. "Sawah itu capek.Produksinya dan pengeluaran tidak seimbang tapi kalau karet cost nya tetap pada tahun pertama. Setelah itu tidak ada investasi, dan tiap 1 hektar karet akan menghasilkan Rp 26 juta/tahun. Mungkin ini yang membuat petani kita banyak beralih ke sektor perkebunan," beber dia.
(tw/nvt)