Raden Pantas Gantikan Boediono

Jakarta - Jika tak ada rintangan, dalam waktu dekat Menko Perekonomian Boediono akan meninggalkan Lapangan Banteng menuju markas Bank Indonesia (BI) di Jalan Thamrin Jakarta. Siapa pengganti Boediono?

Meski tidak punya pasukan alias non departemen, kursi Menko Perekonomian punya posisi yang strategis. Fungsi Menko Perekonomian tidak sekedar melakukan koordinasi tapi juga membuat kebijakan ekonomi yang jitu.

"Raden Pardede sangat cocok menggantikan Pak Boediono, dia orang yang sangat profesional dan tidak ada kepentingan politik," kata pengamat ekonomi Aviliani dalam perbincangannya dengan detikFinance, Rabu (2/4/2008).

Raden dinilai sangat paham mengenai seluk beluk perekonomian. Terbukti ketika melakukan fit and proper test calon gubernur BI, Raden banyak menelurkan ide briliannya. "DPR saja sampai memberikan aplaus yang panjang ketika Raden selesai memberikan pemaparan," kenang Aviliani     

Raden saat ini menjabat sebagai salah satu staf ahli Menko Perekonomian. Raden juga masih menjabat wakil dirut PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Menurut Aviliani, sosok Raden sangat bisa diterima pasar karena pernah mendirikan Danareksa Research Institute pada tahun 1995 dan menjadi kepala ekonomi Danareksa sampai 2002. Raden punya komunikasi yang baik dengan menteri keuangan.

Pria lulusan teknik kimia ITB ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen BCA sejak 15 Mei 2006 dan pernah pula menjadi konsultan di Asian Development Bank (2000-2001).

"Saat ini penting untuk mencari sosok yang tidak kontroversial, tidak ribut dengan partai dan orang yang tidak mengejar jabatan," ujar Aviliani.

Aviliani tidak setuju jika kursi Menko Perekonomian dirangkap menteri lain karena justru akan menimbulkan gejolak politik.

Sementara pengamat pasar modal Dandossi Matram, menilai sebaliknya. Menurut Dandossi, jabatan Menko Perekonomian lebih baik dirangkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani atau wapres Jusuf Kalla.

"Kalau menunjuk menteri baru, masa kerjanya hanya satu tahun. Selama ini Menko Perekonomian itu hanya kepanjangan tangan dari Presiden atau Wapres, jadi lebih baik dirangkap saja oleh menkeu atau wapres yang memang mengerti kondisinya," ujar Dandossi.

Pilihan dirangkap oleh Sri Mulyani, menurut Dandossi adalah paling realistis. "Karena sebagian besar pekerjaan di Menko Perekonomian itu ada di bawah menkeu," katanya.

(ir/qom)