"Dirangkap Presiden atau Wapres saja. Karena tidak ada yang paling senior dari mereka. Perekonomian butuh figur yang mampu meredam gejolak," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo sebelum mengikuti rapat paripurna DPR di Senayan, Kamis (3/4/2008).
Meski memberi usulan, namun Tjahjo mengatakan pihaknya menghormati keputusan presiden. Sebab, persoalan menteri adalah hak prerogatif presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPR Agung Laksono sebelumnya meminta agar jabatan Menko Perekonomian jangan dirangkap baik oleh Wapres ataupun Menkeu Sri Mulyani.
"Butuh orang baru, nggak perlu dirangkap," kata Agung kemarin.
Presiden SBY kini merencanakan reshuffle terbatas jika memang Boediono disetujui DPR menjadi Gubernur BI. Calon-calon menko perekonomian yang beredar antara lain Raden Pardede (Wakil Dirut PT PPA) dan Sjahrir (anggota Watimpres).
(Ari/qom)











































