"Di mana-mana terjadi rangkap jabatan. Di Singapura, Malaysia. Kalau itu efektif dan efisien kami tidak mempersoalkan," kata Ketua FPPP Nukman Hakim di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (4/4/2008).
Menurut dia, efektif dan efisien yang dimaksud adalah jika mekanisme lain tidak mungkin dilakukan. Dia mencontohkan, reshuffle kabinet mungkin saja akan menimbulkan komplikasi politik baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fraksi yang juga mengusulkan rangkap jabatan adalah Fraksi Partai Golkar dan juga FPDIP. Sementara Presiden SBY menepis adanya rangkap jabatan Menko Perekonomian dan Menkeu.
Menurut presiden, Menkeu saat ini sangat dibutuhkan dalam keadaan ekonmi dunia yang sedang terkena imbas dari kenaikan harga pangan dan minyak dunia.
(ken/qom)










































