Defisit Tinggi, Cash Flow Pemerintah Tetap Aman

Defisit Tinggi, Cash Flow Pemerintah Tetap Aman

- detikFinance
Senin, 07 Apr 2008 20:02 WIB
Defisit Tinggi, Cash Flow Pemerintah Tetap Aman
Jakarta - Meski defisit anggaran melambung menjadi sekitar Rp 90 triliun di APBN perubahan 2008, bukan berarti pemerintah mengalami kesulitan aliran kas.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan di koceknya kini ada dana sekitar Rp 64 triliun.

"Posisi cash pemerintah Rp 64 triliun, jadi tidak ada kesulitan cash flow," ujarnya ketika ditemui di Kantor Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta, Senin (7/4/2008).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Menkeu angka defisit sebesar ambahan defisit sampai 2,1 persen dari PDB atau tepatnya sebesar Rp 93,4 triliun merupakan cara pemerintah dan DPR untuk mengatasi suasana perekonomian global yang terkena gejolak harga minyak dan pangan yang tinggi.

"Maka design APBN memang ditujukan untuk 2 hal yang sangat positif. Yaitu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi supaya tidak banyak terganggu meski ada guncangan yang kedua fokus pada pengentasan kemiskinan dan pembukaan kesempatan kerja," ujarnya.

Jumlah defisit yang sangat besar itu dipenuhi dari berbagai sumber. Pertama dari penjualan surat utang negara. Selain itu pemerintah juga telah meminta kepada DPR untuk menerbitkan surat utang yang tidak masuk ke pasar senilai Rp 12 triliun.

"Itu adalah insurance untuk pemerintah yang digunakan dalam menjaga cash flow pada awal tahun. Jadi itu tidak masuk ke pasar," ujarnya.

Sumber yang kedua adalah berasal dari utang luar negeri. Baik yang berasal dari bilateral dan multilateral.

"Seperti yang Anda lihat pinjaman program, kemarin saya dari Tokyo pemerintah Jepang telah sepakat lagi menambah US$ 500 juta untuk pinjaman program itu. Kemudian Bank Dunia dan ADB juga akan memberikan yang keseluruhannya adalah US$ 2,6 miliar," ujarnya.

Penghematan Anggaran Rp 30 Triliun


Menkeu juga menyinggung mengenai penghematan anggaran di kementerian dan lembaga. Menurutnya anggaran yang berhasil dihemat sebesar Rp 30 triliun dari penghematan hingga 10 persen anggaran kementerian dan lembaga. (ddn/ddn)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads