Krisis Pangan, 100 Juta Orang Terancam Makin Miskin

Jakarta - Kenaikan harga pangan yang semakin kritis sudah diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO). Jika krisis pangan ini tidak dibereskan, 100 juta orang penduduk dunia akan semakin masuk ke jurang kemiskinan.

"Kita tidak bisa menunggu lebih lama, kita harus bertindak," ujar Presiden Bank Dunia Robert Zoellick usai pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF di Washington seperti dilansir situs resmi IMF, Senin (14/4/2008).

Zoellick dalam pertemuan itu berupaya untuk meminta pemerintah anggota Bank Dunia dan IMF untk ikut bergabung dalam Program Pangan Dunia PBB, yang mencari dana sekitar US$ 500 juta mulai pada 1 Mei 2008. Zoellick juga mencari dukungan untuk program New Deal on Global Food Policy untuk mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi. Dan Zoellick sepertinya mendapat dukungan itu.

Sementara itu Managing Director IMF Dominique Strauss-Kahn mengatakan krisis pangan tidak hanya akan mengancam peningkatan angka kemiskinan saja, krisis pangan juga akan mengganggu lingkungan ekonomi, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran

"Jika harga pangan tetap setinggi ini, maka konsekuensinya akan merembet ke semua negara, tidak hanya di Afrika, ini akan sangat buruk," ujarnya.

Krisis harga pangan menurut Strauss-Kahn sudah menjadi kekhawatiran sendiri bagi lembaga itu selain krisis dalam pasar keuangan global.

Reformasi IMF Disetujui

Sementara itu perkembangan lain dalam pertemuan itu adalah dukungan dari negara anggota IMF bagi paket reformasi lembaga itu.

Reformasi yang dimaksud tidak lain mengenai kuota baru bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga multinasional itu.

Dewan Eksekutif IMF sudah menyerahkan paket reformasi itu ke negara anggota dan dewan gubernur IMF diharapkan akan segera menyetujui paket reformasi itu pada 28 April mendatang.

Sebelumnya dalam proposal yang diajukan oleh Managin Director IMF Dominique Strauss-Kahn, negara berkembang hanya diberi tambahan jatah suara sebanyak 1,6 persen dari semula 40,5 persen menjadi 42,1 persen. Sedangkan negara maju seperti Jepang, Eropa dan AS turun dari 59,5 persen menjadi 57,9 persen.
(ddn/qom)