Pemerintah Siap Jawab DPR Soal Interpelasi Pangan

Jakarta - DPR akan mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah karena melonjaknya harga kebutuhan pokok. Pemerintah memahami pengajuan hak tersebut.

Kenaikan harga pangan bukan hanya dialami oleh Indonesia saja tetapi juga oleh negara lain. Namun bukan berarti pemerintah tidak berdiam diri saja.

"Kita juga lakukan langkah-langkahnya dengan pertimbangan atau konsideran ketersediaan anggaran. Jadi tidak bebas sebebasnya untuk menanggulangi kenaikan harga pangan, kita perhatikan aspek anggaran," ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (14/4/2008).

"Jadi menurut saya anggota DPR paham betul apa yang jadi tugasnya dan kita juga lakukan tugas kewajiban kita," lanjutnya.

Sebelumnya sekitar 130 anggota DPR secara resmi mengajukan usul interpelasi kenaikan kebutuhan pokok pada pimpinan DPR.

"Rakyat tidak bisa lagi dibiarkan dengan kondisi seperti tidak punya pemimpin. Agar pemerintah serius, kita mengajukan interpelasi," kata inisiator interpelasi Ario Wijanarko.

Menurut Bayu pemerintah sudah mengeluarkan serangkaian kebijakan di sektor pangan yang tertuang dalam APBN perubahan 2008.

Antara lain pemberian subsidi bagi beberapa produk pertanian, peningkatan jumlah beras miskin, dan program penanggulangan kemiskinan.

"Jadi saya kira program sudah ada. Setiap negara beda-beda. Semua alternatif kebijakan akan kami lihat kita lakukan apa yang bisa dilakukan," jelasnya. (ddn/ir)