.webp)
Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Fauzi Aziz dalam acara Workshop Pendalaman Kebijakan Industri Dengan Wartawan, Departemen Perindustrian, di Hotel Grand Aquila, Bandung, Sabtu (19/4/2008).
Seperti diketahui banyak beberapa kementerian dan Departemen melakukan pembinaan yang sama seperti Kementerian Negara UKM dan Koperasi, Departemen Sosial, Departemen Perindustrian Bahkan BUMN-BUMN melakukan hal yang sama dalam program PKBL.
"Penyelesaiannya menurut saya Bappenas seharusnya dari awal mengatakan program pembinaan hanya Depperin dan di Kemeneg UKM dan Koperasi titik selesai. Mau dikasih pagu anggaran seberapa pun itu soal pengalokasian tetapi jangan program pembinaan ini dipakai oleh kementerian yang karena kegiatannya melakukan pembinaan masyarakat lalu berbasis industri kecil dia dapat juga alokasi anggaran," urai Aziz.
Walaupun ia mengakui kalau secara kebijakan terhadap UKM tidak ada yang harus dipermasalahkan, namun yang menjadi masalah ada penerapan pembinaannya yang harus di fokuskan oleh Departemen tertentu saja.
"Ini yang sejak dulu saya persoalkan sehingga akibatnya tidak optimal program itu. Karena rancangan dari setiap kementerian lain lagi. Basis permasalahan ini adalah program pembinaan UKM anggarannya di bagi-bagi kebeberapa Departemen," ungkapnya.
Bahkan kata Aziz, hal ini diperparah dengan adanya rencana pengurangan dana anggaran pembinaan UKM tahun 2009 untuk Departemen Perindustrian yang hanya Rp 370 miliar.
"Tahun ini saja awalnya untuk dana pembinaan UKM Rp 424 miliar, dengan adanya pemotongan anggaran 10% hanya Rp 380 miliar," ungkapnya.
(hen/qom)
