Krisis Pangan? No Way....

Jakarta - Indonesia masih jauh dari kata krisis pangan. Bahkan gejolak harga pangan dalam negeri ternyata relatif adem jika dibandingkan gejolak harga pangan di dunia.

Dari 4 komoditas yang sudah 'dipalangi' dengan berbagai kebijakan, hanya terigu yang gejolaknya lebih tinggi dibandingkan volatilitas harga di dunia.

Deputi Menko Perekonomian bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurti menjelaskan, sejak September 2007, pemerintah sudah berupaya menstabilkan 4 bahan pokok dengan sejumlah kebijakan. Yakni meliputi kebijakan beras untuk rakyat miskin (raskin), CPO, kedelai dan terigu.

Kebijakan untuk raskin adalah berupa tambahan jatah dari 10 menjadi 15 kg per kepala keluarga per bulan. Kebijakan untuk CPO adalah penetapan HPE, kedelai dan terigu melalui penghapusan bea masuk.

Berdasarkan perhitungan analisa volatilitas harga pangan internasional dan dalam negeri, Bayu menjelaskan bahwa terlihat gejolak harga dunia tidak memberi dampak langsung ke harga dalam negeri.

Bayu menjelaskan, untuk volatilitas harga beras dalam negeri sejak September 2007 hingga April 2008 mencapai 2,7%, sementara untuk volatilitas harga beras internasional mencapai 24,1%.

Untuk kedelai, volatilitas harga dalam negeri mencapai 0,6%, sedangkan internasional mencapai 5,6%.

Minyak goreng curah dalam negeri, volatilitasnya mencapai 13,5%, dan internasional mencapai 17,2%. Sedangkan minyak goreng kemasan relatif tidak besar hanya 9,5%.

Volatilitas minyak goreng dalam negeri dan internasional menurut Bayu tidak terlalu besar perbedaannya, karena Indonesia merupakan eksportir CPO terbesar dunia hingga 80%.

"Indonesia menguasai ekspor dunia hingga 80-85%, sehingga perbedaan volatilitasnya tidak terlalu lebar," ujar Bayu saat memberikan pemaparan di Graha Niaga, Jakarta, Selasa (22/4/2008).

Khusus untuk terigu, volatilitas dalam negeri lebih besar yakni 11,1%, sementara internasional hanya 7,2%.

"Ini karena Indonesia mengimpor 90% gandum. Sementara untuk menjadi terigu ada timelack untuk memprosesnya," tegas Bayu.

"Dari data itu mengindikasikan bahwa kebijakan kita mampu meredam gejolak harga," imbuh Bayu.

Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Pertanian Anton Apriantono menepis anggapan bahwa krisis pangan telah terjadi di Indonesia.

"Kalau ditanya krisis pangan, saya tanya balik, apa bahan pangan yang tidak ada. Semua barang kan ada," ujar Anton.

"Ini barangnya ada, tapi yang di level masyarakat bawah yang kurang. Karenanya pemerintah membantu masyarakat bawah antara lain melalui subsidi minyak goreng dan raskin," jelas Mendag.

Dengan subsidi minyak goreng dan raskin sebanyak 15 kg per bulan per KK, maka pengeluaran rakyat miskin bisa terbantu sekitar Rp 20.000 per bulannya.

"Ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat, karena konsumsi masih merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi," urai Mari.

Ia juga menjelaskan, kondisi di Indonesia masih relatif baik jika dibandingkan dengan Afrika dan Filipina. Di Afrika, kata Mari, uang tak ada, bahan pangan juga tidak ada. Di Filipina, uang ada, tapi bahan pangan tidak ada. Sementara di Indonesia, bahan pangan ada, sementara uang pemerintah ada untuk bisa membantu rakyat miskin.

"Sehingga kalau dilihat dari kedaulatan pangan, Indonesia sebenarnya sudah lumayan," pungkas Mentan.

(qom/ddn)