Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Boediono saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis malam (24/4/2008).
"Kita mereview aturan-aturan umum, kita lihat apa yang bisa kita perbaiki mengenai pembangunan infrastruktur," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita kan baru mulai, percepatan infrastruktur baru dimulai beberapa tahun terakhir ini. Malah di lapangan ini, yang tahun ini dan tahun depan itu pelaksanaannya malah mulai terlihat. Infrastruktur termasuk prioritas, masalah infrastruktur, masalah kebutuhan pelayanan dasar," tuturnya.
Di tempat yang sama, Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta usai membahas mengenai KPPI (Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur) bersama Menko Perekonomian, Menkeu dan Menneg BUMN mengatakan dalam rapat tersebut pemerintah membicarakan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang investasi infrastruktur.
"Poinnya pemerintah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam rangka kerjasama investasi pemerintah dan swasta. Investasi di bidang infrastruktur termasuk juga dengan pemerintah daerah," katanya.
Adapun kemudahan yang akan diberikan pemerintah dalam merangsang investasi swasta di bidang infrastruktur dikatakan Paskah adalah seperti penyediaan lahan untuk jalan tol. "Terus juga berbagai fasilitas-fasilitas akses dalam rangka kerjasama tersebut seperti akses ke pajak dan sebagainya," ujarnya.
Untuk infrastruktur Paskah mengatakan yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan jalan dan saluran air minum. "Termasuk diusulkan pembangunan rusun, perumahan rakyat juga masuk komponen infrastruktur, yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta dengan berbagai kemudahan," ucapnya.
Paskah juga meyakini meskipun kondisi ekonomi global masih belum kondusif, pembangunan infrastruktur masih akan tetap jalan. Β
"Itu tentunya akan menunjang target pertumbuhan, makanya dibuka berbagai kemudahan kerjasama pemerintah dengan swasta," jelasnya. (dnl/ir)











































