.webp)
Skenario pertama, smart card diberikan pada semua kendaraan. Senario kedua, smart card diberikan untuk semua kendaraan kecuali yang tahun pembuatannya 2005 ke atas. Artinya, hanya kendaraan yang dibuat sebelum tahun 2005 yang mendapat smart card, sementara yang dibuat lebih baru tidak mendapat smart card.
Skenario ketiga, smart card hanya diberikan untuk kendaraan umum dan roda dua, dan skenario keempat smart card diberikan untuk kendaraan umum saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Smart card ini hanya membatasi BBM bersubsidi, semua pilihannya kita berikan kepada pemerintah. Baru saja dipresentasikan Pak Menteri (ESDM) kemarin ke Pak Wapres. Kami menunggu tindak lanjut dari pemerintah," kata dia dalam seminar di Depkominfo, Jakarta, Jumat (25/5/2008).
Smart card merupakan kartu yang akan ditempel di sisi kendaraan yang mudah terlihat. Setiap akan mengisi BBM di SPBU, kartu itu akan discan untuk mengetahui berapa volume yang sudah digunakan, dan berapa kuota yang tersisa.
Dengan menunjukkan smart card, pemilik kendaraan bisa membeli BBM bersubsidi. Sementara bagiyang tidak memiliki smart card harus membeli BBM non subsidi.
Dari keempat skenario itu, Jugi mengaku BPH Migas cenderung memilih skenario ketiga atau keempat karena lebih mudah dilakukan, dan tidak berimplikasi terlalu besar. Dengan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) US$ 100 per barel, penghematan dari skenario ketiga diperkirakan mencapai Rp 45 triliun per tahun jika diberlakukan di Jawa Bali. Sementara jika diberlakukan secara nasional, penghematan bisa mencapai Rp 70 triliun.
"Dulu harga minyak tidak segawat sekarang. Waktu itu pemerintah hanya punya target menghemat 10 triliun. Begitu harga minyak di atas $100 per barel, pemerintah berkeinginan bagaimana saving yang besar. Saving yang besar itu tidak akan terjadi kalau kita hanya membatasi pemakaian kendaraan pribadi. Jadi kendaraan pribadi seharusnya dibebaskan memakai BBM non subsidi," tambahnya. (lih/qom)
