Subsidi Petani, Larinya Kemana?

Jakarta - Pemerintah menyediakan anggaran cukup besar untuk petani dan pos ketahanan pangan. Namun petani ternyata tidak pernah merasakan langsung manfaat subsidi itu.

Petani masih saja dibelit kemiskinan dan tidak bisa menikmati hasil produksinya. "Jadi apakah benar subsidi itu diterima oleh rakyat? Itu perlu dicek lagi oleh DPR yang sudah perjuangkan subsidi itu," ujar Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rachmat Pambudi.

Hal itu diungkapkan Rachmat dalam diskusi bertajuk "Nasib Petani, Antara Kenaikan Harga Pangan Dunia dan Kemiskinan", di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/4/2005).   

Padahal untuk subsidi pangan, pemerintah menyediakan Rp 47,5 triliun dalam APBN tahun ini. Peruntukannya adalah menahan lonjakan harga pangan dengan cara memberi subsidi pada sarana produksi pertanian seperti pupuk dan benih agar terjangkau oleh petani.

Tapi prakteknya selama ini, subsidi tersebut tidak dinikmati oleh petani. Justru pada musim tanam pupuk sulit didapat di pasaran, sehingga harganya pun melonjak. Demikian juga dengan benih, yang diterima petani juga bukan benih unggulan.

Rachmat menduga manfaat subsidi justru lebih dirasakan pihak industri produk pangan dan pertanian, dan bukan oleh petani selaku produsen pangan.
 
Maka itu demi kebutuhan ketahanan pangan di masa mendatang, perlu ada pemberian subsidi atau insentif langsung pada petani. Salah satunya adalah kebijakan menyalurkan kredit usaha bagi petani lebih besar dari sekarang.

"Alokasi kredit Rp 5 triliun bagi petani memang besar, tapi ini buat petani dari Sabang sampai Merauke. Sementara ada proyek apartemen di Jakarta yang mendapatkan kredit Rp 8 triliun. Ini persoalan mendasar," keluh Rachmat.

(lh/ir)