Pembangunan Pertanian Lebih Sulit di Era Reformasi

Jakarta - Perubahan politik Indonesia ternyata ada pengaruhnya pada ketahanan pangan dan pembangunan bidang pertanian. Dibanding era orde lama dan orde baru, pembangunan bidang pertanian di era reformasi mengalami kemunduran.

Demikian penjelasan Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Witoro dalam diskusi bertajuk "Kenaikan Harga Pangan Dunia, antara Kemiskinan dan Nasib Petani", di Warung Daun Jakarta, Sabtu (26/4/2008).

"Di zaman orba policy pertanian bagus sekali. Pembangunan irigasi, pembukaan lahan pertanian baru dan peningkatan SDM petani. Sekarang saluran irigasinya terlantar," ujar Witoro.

Menanggapi hal ini Anggota Komisi VI DPR, Johnny Ellen Marbun, menyatakan pemerintahan saat ini jelas-jelas mempunyai komitmen kuat meningkatkan pembangunan pertanian. Tapi tidak lagi seleluasa para pendahulunya untuk melaksanakan program tersebut.

Sebagian besar kewenangan pemerintah pusat untuk bergerak di lapangan, telah didelegasikan ke daerah dengan adanya otonomi daerah. Perimbangan posisi antara eksekutif dengan legislatif, sedikit banyak membuat program-program pertanian tidak bisa secepatnya dilaksanakanan di lapangan.

"Menyangkut kebijakan, tidak semudah zaman orla dan orba. Sekarang ini ada otda dan perimbangan kekuasaan dengan legislatif, pemerintah pun tidak mudah membalik tangan sebagaimana dulu," ujar Johnny.

Karenanya ia menekankan kembali perlu ada persamaan visi, misi dan komitmen antara pihak pemerintah pusat, daerah dan legislatif dalam ketahanan pangan dan pembangunan bidang pertanian. Agar di masa mendatang kebijakan pangan mengutamakan hasil petani dalam negeri dan sikronisasi program untuk capai target tersebut.

"Sudahlah, kita tidak usah cari siapa yang salah. Ke depan nanti pangan kita harus lebih mandiri dan mengutamakan hasil petani kita sendiri," sambung anggota Fraksi Demokrat ini.

(lh/ir)