Jangan Jual KS ke Asing!

Jakarta - Sejumlah investor asing besar seperti Arcelor-Mittal, Bluescope, Essar dan Tata Steel sedang mengincar PT Krakatau Steel (KS). Namun pemerintah diminta tidak tergiur oleh pinangan dari para raksasa baja dunia itu.

Komisaris Utama perseroan Taufiequrachman Ruki mengatakan, dengan banyaknya investor asing yang tertarik masuk ke Krakatau Steel menandakan perusahaan ini sangat sehat.

"Dan memang sampai saat ini dari sisi keuangan tidak ada masalah, pencapaian laba kami pun juga cukup bagus dan besar, apalagi prospek perusahaan ini ke depan sangat besar, serta manajemen KS sekarang sudah menerapkan clean governance. Tapi persoalannya kenapa perusahaan yang bagus seperti ini justru dijual?" tuturnya ketika dihubungi detikFinance, Sabtu (3/4/2008).

Ruki mengimbau pemerintah sebagai pemegang saham untuk tidak memutuskan menjual Krakatau Steel, karena memang perusahaan saat ini tidak membutuhkan dana segar dari penjualan tersebut.

"Lebih baikkan dilakukan IPO (Initial Public Offering), jadi kita juga memberikan kesempatan kepada publik terutama masyarakat Indonesia jadi ikut memiliki perusahaan ini, apalagi perusahaan ini cukup sehat, dan bisnisnya juga sehat, jadi IPO lebih banyak untungnya," ujarnya.

KS juga berniat untuk menemui Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengungkapkan sikap terkait penolakan ini plus menjelaskan keuntungan IPO kepada pemerintah.

"Minggu depan kami berencana untuk bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyampaikan keinginan kami ini, dan juga kami akan bertemu dengan Presiden, karena mereka adalah representasi dari pemerintah. Karena proses di DPR kan sangat politis sehingga butuh dukungan pemerintah," tandasnya.

Ruki mengatakan manajemen sudah menyampaikan ketidaksetujuannya dengan penjualan sebagian saham perseroan kepada investor asing kepada Menneg BUMN dan Menko Perekonomian.

"Kami minta pemerintah menyampaikan kepada DPR agar Krakatau Steel bisa melakukan IPO dan tidak dilakukan strategic sales yang menjadi salah satu opsi privatisasi Krakatau Steel," ujarnya.

Mantan Ketua KPK itu juga keheranannya mengenai campur tangan Menteri Perindustrian dalam rencana penjualan Krakatau Steel kepada pihak asing.

"Kalau bicara mengenai privatisasi BUMN, seharusnya yang berwenang itu kan Menneg BUMN atau Menteri Keuangan, tapi kenapa yang sibuk justru Menteri Perindustrian," tandasnya.

Dituturkannya, Menteri Perindustrian itu seharusnya hanya berwenang untuk investasi asing ke dalam negeri tapi untuk perusahaan non-BUMN. "Kalau BUMN kan bukan urusan dia (Menteri Perindustrian)," imbuhnya.

Meskipun begitu, Ruki mengakui belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Menteri Perindustrian untuk membicarakan mengenai penolakan masuknya investasi asing ke Krakatau Steel.

(dnl/qom)