Bappenas Siapkan Berbagai Skenario Harga BBM

Jakarta - Pemerintah tengah mengutak-atik mengenai skenario harga BBM, mulai dari tetap dengan harga sekarang hingga menaikkan harga komoditas emas hitam ini.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan di Gedung Bappenas, Jalan Taman Surapati, Jakarta, Senin (5/5/2008).

"Yang jelas pemerintah melakukan banyak sekali skenario. Dari mulai skenario yang tanda petik sangat populis, dalam arti harga sama sekali nggak bergerak apapun kemudian sampai mungkin dinaikkan," ujarnya.

Jika pemerintah sampai dengan skenario menaikkan harga BBM, Syahrial berjanji pemerintah akan berupaya sangat maksimal untuk meredam kesulitan yang akan menerpa lapisan yang paling bawah dari masyarakat.

"Kan kita tahu kemiskinan kita masih 16-17 persen dan itu jumlahnya sekitar 38 juta. Bayangkan kalau orang-orang miskin itu, harga bahan makanan bergejolak, langsung mereka begitu terasa karena kurang lebih 60 persen pendapatan mereka dihabiskan untuk membeli makanan," ujarnya.

Menurut Syahrial, rata-rata harga minyak sudah melebihi dari asumsi harga minyak di APBN perubahan 2008 sebesar US$ 95 per barel. "Rata-ratanya masih US$ 95 lewat sedikit, padahal APBN kita masih punya bantalan-bantalan," ujarnya.

Kompensasi Kenaikan

Selain menyiapkan berbagai skenario harga BBM, pemerintah juga kembali menyiapkan mekanisme kompensasi kenaikan BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang tidak mampu.

"Skenarionya banyak, kompensasinya banyak. Kalaupun misalnya orang yang kita teliti adalah orang yang 'sekarat', miskinnya itu sudah, itu kan sudah tidak bisa lagi dikasih pancing. Ya mungkin pemerintah mempertimbangkan bagaimana daya mereka yang sudah sedemikian rendah itu dibantu dengan BLT barangkali," ujarnya.

Namun hal itu belum diputuskan, masih baru berupa skenario-skenario bantuan. "Nanti akan diputuskan dalam sidang kabinet yang diputuskan oleh Presiden sendiri," ujarnya.

Data penduduk miskin yang merupakan dasar dari pemberian BLT akan menggunakan data lama penduduk miskin.

"Data kita yang lama, 2005 akhir sampai 2006 itu memang seharusnya untuk saat sekarang lebih diupdate kembali. Tapi kok saya percaya itu masih relatif baik. karena untuk ngumpulin data lagi tidak bisa 1-2 hari. jadi barangkali kita pakai data lama dengan disitu kan sudah ada pengamanannya," ujarnya.
(ddn/ir)