Harga BBM Harus Naik Sebelum Juni Berakhir

Jakarta - Kenaikan harga BBM harus segera dengan cepat dilakukan oleh pemerintah, karena konsumsi BBM bersubsidi dalam 3 bulan pertama di tahun 2008 dinilai terlalu tinggi.

Dengan demikian jika pemerintah berencana menaikkan BBM pada bulan Juni, hal ini memang sudah sepantasnya dilakukan.
 
Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Aviliani ketika ditemui di Kantor Bappenas, Jalan Taman Surapati, Jakarta, Senin (5/4/2008).

"Juni (2008) ini harus segera dinaikkan. Kalau sudah melewati Juni, termasuk investor akan melihat bahwa pemerintah tidak akan punya kemampuan bayar SUN, dan SUN akan dilepas, kalau ini dilepas kan pemerintah harus nalangin, nah ini berbahaya buat pasar," tuturnya.
 
Kebijakan kenaikan harga BBM ini juga akan memberikan kepastian buat pengusaha. Kalau tidak ada kepastian maka pengusaha juga akan bertindak wait and see.

"Padahal dia kan harus menggunakan perhitungan baru. Jadi kalau menurut saya, 1 Juni itu sudah harus keputusan. Maka bulan ini harus diumumkan kalau naik, naik berapa. Jadi jangan hanya wacana, karena itu justru akan membingungkan pemerintah maunya bagaimana, investor dan perbankan pasti akan menanyakan," tuturnya.

Avi mengatakan kondisi konsumsi BBM dalam 3 bulan pertama yang penggunaannya sudah di atas subsidi. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang mengalihkan konsumsinya ke bahan bakar subsidi.

Realisasi konsumsi BBM bersubsidi selama triwulan I-2008 mencapai 9,6 juta kiloliter dari total volume BBM bersubsidi selama 2008 sebesar 35,5 juta kiloliter.
 
"Orang yang tadinya pertamax beralih ke premium, jadi anda bisa bayangkan kalau premium tetap Rp 4.500 per liter apa tidak pindah semua. Beban subdisi yang Rp 200 triliun itu bisa nambah lagi kalau konsumsinya tidak segera diketatkan. Kalau itu terjadi jebol dong APBN," urainya.

Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka harga BBM harus dinaikkan. "Pertama mungkin premium sampai 30 persen it's ok lah. Saya kira kalau yang bersubsidi buat motor dan kendaraan umum saya kira itu tidak terlalu banyak," ujar Avi.
 
Dia pun mengatakan rencana kebijakan menggunakan smart card untuk penghematan konsumsi juga tidak tepat. Dengan demikian program smart card tidak usah diteruskan.

Untuk minyak tanah juga harganya tetap dinaikkan, tetapi distribusinya harus tertutup. Sekarang ini menurut Aviliani konsumsi minyak tanah masih tinggi meski sudah ada program konversi, harusnya yang berlaku adalah sebaliknya.

"Itu karena yang terjadi agen penjualnya itu bukan ditetapkan oleh pemerintah tapi siapa saja. Sekarang kan harga seharusnya Rp 8.000, harga di pasar Rp 2.500, siapa yang tidak tergiur berjualan. Dimana cara distribusi tertutup bisa memanfaatkan BUMD di daerah, jadi yang beli memang orang miskin dan yang dijatah," paparnya.
(dnl/ddn)