Kompensasi Kenaikan BBM Harus Bisa Sediakan Lapangan Kerja

Jakarta - Kenaikan harga BBM tinggal menunggu waktu saja. Untuk itu program kompensasi kenaikan BBM harus jelas dan terarah sehingga kenaikan BBM tidak memperparah daya beli masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto ketika dihubungi detikFinance, Senin (5/5/2008).

"Dari sisi APBN, kenaikan harga BBM memang tidak terhindari. Kalaupun program penghematan seperti smart card dan kartu kendali jalan, tetap tak mampu redam subsidi. Yang penting bagaimana program kompensasinya, itu yang belum konkret sampai sekarang," tegasnya.

Menutur Pri Agung, berbagai program seperti Jaringan Pengaman Sosial atau Bantuan Langsung Tunai yang selama ini dilakukan sulit terukur tingkat keberhasilannya. Banyak masyarakat yang akhirnya menyalahgunakan bantuan yang diberikan.

"Jadi yang terpenting, meskipun harga BBM naik, sebagai gantinya pemerintah juga harus bisa menyediakan lapangan kerja sehingga masyarakat tetap bisa punya penghasilan," kata dia.

Begitu juga dengan berbagai program penghematan BBM seperti smart card, kartu kendali, dan konversi. Baginya program-program tersebut memang tidak signifikan menyelamatkan APBN dengan kondisi sekarang. Jika harga minyak terus melambung, maka subsidi BBM tetap takkan terbendung.

Namun Pri Agung menekankan dengan kenaikan harga BBM hanya mampu menyelamatkan APBN dalam jangka waktu tertentu saja. Menurutnya jika pemerintah menaikkan harga BBM sekitar 30%, hanya bisa menyelamatkan APBN jika harga minyak berada di kisaran US$ 120 per barel. "Kalau ternyata harga minyak terus naik, ya tetap tidak bisa meredam subsidi di APBN," katanya.
(lih/ddn)