Menkeu: Belum akan Ada APBNP 2008 Jilid Kedua

Jakarta - Sejumlah asumsi makro dalam APBNP 2008 terus berubah. Namun sejauh ini pemerintah belum ada rencana untuk membuat APBN Perubahan 2008 yang kedua. Pemerintah akan mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan DPR.

"Belum akan ada APBNP 2008 yang kedua. Kita akan konsultasi dulu dengan DPR," kata Menkeu Sri Mulyani saat memberikan paparan di Graha Niaga, Jakarta, Selasa (6/5/2008) malam.

Pemerintah mengajukan revisi APBN 2008 lebih awal. Mestinya pembahasan APBNP 2008 baru dilaksanakan pada Juni, namun dipercepat menjadi Maret. Hal itu seiring dengan perkembangan yang dramatis khususnya harga minyak.

Dalam asumsi APBNP 2008, ditetapkan harga minyak mentah US$ 95 per barel, dengan konsumsi BBM 35,5 juta kiloliter dengan kurs rupiah 9.200 per dolar AS.

Menkeu menjelaskan, semula saat mengajukan RAPBN 2008, harga minyak ditetapkan US$ 63 per barel. Namun DPR menilai terlalu tinggi, sehingga akhirnya diputuskan hanya US$ 60 per barel. Pada Oktober 2007, harga minyak terus merangkak ke level US$ 80 per barel.

Dan saat APBN 2008 baru dilaksanakan selama 2 bulan, harga minyak sudah menembus US$ 100 per barel. Pergerakan yang sangat dinamis itu akhirnya memaksa pemerintah mengajukan APBNP 2008 lebih awal.

Anggota Panitia Anggaran DPR RI Ramson Siagian mengatakan, jika pemerintah mengajukan lagi APBNP 2008 yang kedua, maka DPR siap untuk membahasnya.

"Kalau pemerintah mengajukan perubahan lagi, ya akan dibahas lagi untuk APBNP ke-2. Mekanismenya seperti itu," kata Ramson kepada detikFinance.

Harga Minyak

Mengenai tren harga minyak, Menkeu mengatakan tren kedepan tampaknya akan terus menanjak. Karenanya, pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan penghematan. Kinerja dua BUMN yang menyerap subsidi paling besar yakni PLN dan Pertamina juga akan terus dipelototi.

PLN selama ini menyerap subsidi listrik Rp 61 triliun, sementara subsidi BBM mencapai Rp 126 triliun. Angka itu dengan asumsi ICP US$ 95 per barel, kurs 9.200 per dolar AS dan konsumsi 35,5 juta. Padahal sekarang konsumsi terus bergerak menjadi 40 juta kiloliter.

Dari PLN, menurut Menkeu, ada penghematan sekitar Rp 5 triliun dari konversi BBM pembangkitnya. Namun tak semua dana penghematan itu masuk ke negara, melainkan sebagian digunakan untuk investasi PLN.

Untuk meredam besarnya subsidi, maka langkah penghematan besar-besaran harus terus dilakukan.

"Tapi tampaknya subsidi BBM akan sangat sulit kalau masyarakat masih menganggap harga seperti sekarang," kata Sri Mulyani.

Dengan kenaikan harga BBM, pemerintah menjanjikan akan tetap melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Fokus kita untuk melindungi daya beli dan redistribusi subsidi dari kalangan menengah keatas, agar lebih dinikmati masyarakat bawah," pungkasnya.

(qom/ddn)