Tidak menutup kemungkinan keluarga miskin mendapat dana BLT yang lebih besar dari penerima BLT tahun 2005.
Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Ali Rosidi ketika dihubungi detikFinance, Kamis (8/5/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk melakukan survei itu, BPS akan mengumpulkan semua Kepala BPS Daerah di Jakarta hari Sabtu 10 Mei guna melaksanakan rapat persiapan teknis. "Kita nanti akan menentukan survei setelah rapat teknis itu," ujarnya.
Mengenai kebutuhan dana untuk suvei, Ali mengaku belum mengetahui berapa perkiraan kebutuhan survei keluarga miskin tahun ini. Pada survei keluarga miskin penerima BLT tahun 2005, BPS membutuhkan sekitar Rp 50 miliar.
Pada BLT yang pertama, pemerintah memberikan sekitar Rp 100.000 per bulan untuk masing-masing kepala keluarga. BLT ini dibayarkan setiap 3 bulan.
Ada kekhawatiran BLT ini tidak akan mampu mencukupi kebutuhan keluarga miskin dengan meningkatnya harga komoditas pangan dan energi. Menanggapi hal itu Ali mengatakan penambahan dana BLT juga bisa saja dilakukan.
"Itu juga termasuk kemungkinan, membagikan uang Rp 100.000 itu tidak mudah ya, harus disiapkan aspek teknisnya, amplopnya juga kan harus disiapkan," ujarnya.
Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, persiapan untuk BLT diperkirakan memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Setelah BLT rampung, kenaikan harga BBM baru akan dilaksanakan.
Menurut Menkeu, pemerintah membutuhkan Rp 2 triliun per bulannya untuk pencairan BLT bagi 19,1 juta rumah tangga miskin. Dengan demikian jika BLT ini dimulai pada bulan Juni-Desember 2008, pemerintah harus menyiapkan dana Rp 14 triliun. Jumlah tersebut tersebut berarti kurang dari separuh dari subsisi BBM yang bisa dihemat jika harga BBM dinaikkan 30%.
(ddn/qom)











































