Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo ketika dihubungi detikFinance, Jumat (9/5/2008).
"Apalagi di DPR sekarang banyak yang mendukung IPO, saya sendiri meyakini IPO lah opsi terbaik bagi Krakatau Steel. Kalau mitra strategis itu lebih mengutamakan kepentingan bisnis, bukan nasional," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika negosiasi tetap diteruskan berarti pemerintah hendak mem-fait a compli DPR, kalau DPR menolak, negosiasi tersebut batal dan pemerintah kehilangan kredibilitas," ujarnya.
Pemerintah sendiri belum memutuskan mengenai opsi atau pilihan yang akan diambil berkaitan dengan rencana privatisasi PT Krakatau Steel. Pemerintah dan DPR masih mengkaji opsi mana yang terbaik untuk KS.
"Pembahasannya kan masih di panja privatisasi, belum ada keputusan antara pilihan metodologinya, apakah itu strategic sales atau IPO," ujar Dirjen Kekayaan Negara Depkeu Hadiyanto di Kompleks Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng.
Hadiyanto menegaskan, Depkeu sebagai pemegang saham BUMN dengan DPR akan mengambil pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
"Selain itu juga harus akuntabel, reliable, dan transparan. Semua metode itu kan ada plus minusnya tentu saja," tandasnya.
PT Krakatau Steel kini tengah menjadi incaran sejumlah investor asing seperti ArcelorMittal, Tata Steel, maupun BlueScope. BUMN baja ini diibaratkan gadis cantik yang tengah dipinang banyak lelaki.
"Namanya juga orang berminat kalau ada gadis cantik, yang melamar kan banyak. KS itukan produksinya bagus dan demand-nya juga bagus," ujarnya.
Hadiyanto menuturkan tujuan privatisasi BUMN adalah untuk meningkatkan kemampuan kinerja perusahaan.
"Katakanlah perlunya tambahan modal, pengembangan usaha dan seterusnya. Nah tinggal untuk mencapai itu apakah melalui strategic sales atau IPO. DPR dalam hal ini Komisi XI memberi kesempatan untuk mengkaji itu, strategic sales atau IPO," ucapnya.
Ketika ditanya apakah apakah Depkeu menyetujui penjualan Krakatau Steel kepada pihak asing, Hadiyanto menuturkan opsinya masih dikaji sampai saat ini.
"Saya tidak bilang itu (setuju menjual ke asing). Intinya pemerintah dan DPR belum memutuskan pilihan mana, strategic sales atau IPO. Keduanya sedang dikaji, baik oleh manajemen (Krakatau Steel), Kementerian BUMN maupun Menkeu agar diperoleh suatu metode yang reliable yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pilihan-pilihan ABC-nya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan," paparnya.
(ddn/qom)











































