Program BLT Plus Diragukan

Jakarta - Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus sebagai kompensasi kenaikan BBM dinilai kurang memiliki kesiapan pelaksanaan, karena belum ada verifikasi atas kebijakan BLT yang telah dilakukan sebelumnya.

"Kebijakan BLT Plus tidak siap dan terlalu terburu-buru, karena belum ada verifikasi, terutama pada data yang digunakan di kebijakan sebelumnya. Dampaknya bisa-bisa mengulang kesalahan penerapan BLT yang lalu," tegas Ekonom Tim Indonesia Bangkit, Hendri Saparini, dalam diskusi di Mario's Place Menteng Huis, Jakarta, Sabtu (10/5/2008).

Apalagi, BLT Plus rencananya dilakukan di 6 kota besar sebagai pilot project seperti Jakarta, Bandung, Medan dan beberapa kota lainnya.

"Padahal justru dampak kenaikan BBM lebih terasa di daerah-daerah, terutama daerah terpencil," ujar Hendri.

Namun, Kepala Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, Bambang Widianto menyatakan bahwa kebijakan BLT Plus telah dipersiapkan lebih dibanding kebijakan BLT sebelumnya.

"Berdasar hasil survei atas hasil penerapan BLT sebelumnya menyimpulkan bahwa 95% penerima BLT sudah tepat sasaran kok. Cuma 5% yang tidak menerima BLT secara utuh karena adanya praktik-praktik pemotongan untuk fee bagi lurah, RW dan RT," jelas Bambang.

Mengenai pilot project BLT Plus di 6 kota besar, Bambang mengakui bahwa hal itu dilakukan atas dasar kemudahan saja.

"Kenapa di 6 kota besar, itu masalah kepraktisan saja. Tapi pemerintah tidak hanya melakukan di 6 kota besar itu saja, tidak sampai 1 bulan setelah dilaksanakan BLT Plus pada 1 Juni 2008 mendatang, kebijakan segera digelontorkan serentak ke daerah-daerah," ujar Bambang.

Ia juga menegaskan bahwa penerapan kebijakan BLT Plus kali ini dipersiapkan lebih matang, karena program tersebut bukan satu-satunya program yang dipersiapkan pemerintah.

"BLT Plus bukan satu-satunya program pemerintah untuk memberikan solusi dampak kenaikan BBM sebesar 30%. Kita juga punya program-program lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga di pendidikan seperti beasiswa, asuransi kesehatan dan sebagainya," ulas Bambang.

Menurut Bambang, kenaikan BBM sebesar 30% memberikan penghematan sebesar Rp 35 triliun yang rencananya dana tersebut akan digunakan untuk berbagai program pemerintah menjaga tingkat kesejahteraan rakyat.

"Dari dana Rp 35 triliun itu, hanya Rp 14 triliun yang digunakan untuk program BLT Plus. Sisanya untuk program-program pembangunan kesejahteraan rakyat yang lain yang dimiliki pemerintah," ujar Bambang. (dro/ir)