Simalakama Subsidi BBM

Jakarta - Kebijakan subsidi bahan bakar memang bagai buah simalakama. Jika subsidi dicabut, maka masyarakat akan terkena dampaknya. Namun bagi anggaran negara itu bagai air sejuk yang menyehatkan karena tidak lagi harus memikul beban anggaran yang besar setiap kali harga minyak di pasar dunia naik.

Di Indonesia, pemerintah masih mensubsidi harga BBM untuk melindungi rakyat dari tingginya harga minyak. Namun karena anggaran yang dialokasikan untuk subsidi menjadi besar, maka alokasi anggaran untuk pos lainnya, seperti pos pendidikan, infrastruktur dasar menjadi seperti kurang perhatian.

Kebijakan subsidi di negara-negara memang berbeda-beda. AS berdasarkan laporan Departemen Energi yang dirilis akhir April 2008 menyatakan pada tahun lalu pemerintah AS mengucurkan dana subsidi sebesar US$ 16,6 miliar dolar atau Rp 147 triliun.

Angka ini berlipat ganda dari pengucuran subsidi tahun 2006. Namun subsidi yang dikucurkan pemerintah ini bukan subsidi dalam bentuk harga, melainkan subsidi di bidang pengembangan energi.

Pemerintah AS, menurut Direktur Eksekutif Reforminer Pri Agung Rakhmanto, memilih memberikan subsidi bagi pengembangan energi alternatif ketimbang harga. Subsidi pajak BBM yang juga merupakan salah satu bentuk subsidi, meningkat lebih dari 3 kali lipat.

Subsidi di negara Malaysia masih setipe dengan Indonesia yakni subsidi dalam bentuk harga, pemerintah Malaysia juga ingin memberikan perlindungan bagi warganya. Malaysia bahkan memberikan subsidi untuk 10 jenis bahan pangan juga.

Namun pemerintah Malaysia lewat PM Abdullah Badawi memilih tidak menaikkan dulu harga BBM, mereka lebih suka membatasi pembelian BBM bersubsidi oleh warga asing seperti Singapura dan Thailand ketimbang menaikkan BBM domestiknya. Padahal Malaysia juga terkena beban berat akibat berbagai subsidi yang diberikannya.

Seperti dilaporkan AFP, pelancong dari Singapura dan Thailand banyak yang pergi ke Malaysia hanya untuk membeli BBM yang lebih murah. Pemerintah Malaysia pun akan menggunakan semacam chip untuk identitas kewarganegaraan ketika membeli bensin. Tahun lalu Malaysia telah menghabiskan sekitar Rp 54,815 triliun untuk mensubsidi bahan bakar.

Kembali ke Indonesia, karena besarnya subsidi tadi, banyak proyek infrastruktur yang menjadi terbengkalai karena tidak tersedianya anggaran yang cukup memadai. Total subsidi yang disediakan dalam APBNP 2008 mencapai Rp 126 triliun untuk BBM saja. Angka itu belum termasuk subsidi lainnya seperti listrik, pangan dll.

Angka subsidi itu juga diprediksi akan terus membengkak. Data dari Departemen ESDM menyebutkan, ICP April sudah mencapai US$ 109 per barel, atau melebihi asumsi APBNP 2008 yang hanya US$ 95 per barel.

Kondisi yang sama sebenarnya pernah terjadi di tahun 2005. Kenaikan harga minyak sejak tahun 2005, yang tadinya cuma di level US$ 50-US$ 80 akhirnya tak mampu lagi ditahan APBN. Pemerintah meminta DPR untuk menyesuaikan subsidi dengan menaikkan harga BBM 2 kali pada bulan Maret dan Oktober.

Program kompensasi BBM melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) pun dirancang pemerintah untuk mengatasi gejolak di masyarakat tingkat bawah. Namun program BLT yang sebelumnya belum terlalu lancar karena berbagai kendala, seperti masalah antrean yang menyebabkan warga ada yang meninggal dan salah sasaran hingga data yang dipalsukan.

Dan sayangnya lagi, pemerintah tidak menyisihkan dana secara penuh dari penghematan subsidi waktu itu untuk pembangunan infrastruktur dasar. Padahal sunggguh bermanfaat jika dana penghematan subsidi itu bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa memberikan multiplier effect dengan penyediaan lapangan kerja baru.

Karena pembangunan infrastruktur masih belum juga jalan, pemerintah akhirnya mulai mengundang investor swasta dan asing untuk berpartisipasi dalam program infrastruktur melalui skema public private partnership.

Namun entah kenapa setelah beberapa kali seminar infrastruktur dilaksanakan belum memberikan langkah yang berarti bagi pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian beberapa proyek jalan layang dan, tol serta pembangunan proyek-proyek properti di beberapa tempat sudah berhasil. Namun tetap saja, masalah infrastruktur masih terbengkalai. Kenaikan harga bahan baku bangunan dan permalahan klasik pembebasan lahan menjadi satu masalah.

Kini pemerintah melalui Menko Perekonomian Beodiono kembali berjanji mengalihkan dana penghematan subsidi ke sektor yang lain termasuk infrastruktur ini. Semoga, kali ini janji itu tak lagi dipungkiri.
(ddn/qom)