Rp 300 Triliun Subsidi BBM Dinikmati Masyarakat Mampu

Jakarta - Kenaikan harga BBM yang kini tengah dirancang pemerintah merupakan salah satu upaya untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat. Subsidi BBM selama ini justru banyak dinikmati masyarakat mampu.

Biaya subsidi BBM dalam APBN begitu besarnya dibanding berbagai pendanaan program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, subsidi BBM harus dinaikkan dengan cara menaikkan BBM sehingga program-program tadi dapat dibiayai negara.

Dengan demikian menurut Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi, kenaikan BBM lebih ditujukan pada aspek keadilan.

"Saya kira nggak adil masa kita mensubsidi total Rp 250-300 triliun untuk BBM yang notabene itu masyarakat yang mampu," ujarnya di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (12/5/2008).

Sebagai perbandingan, program penanggulangan kemiskinan seperti beras miskin, program ketahanan pangan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS),Jamkesmas,  Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Madani totalnya hanya Rp 75 triliun.

"Di sisi lain kita harus menyubsidi BBM Rp 126 triliun. Itu khusus BBM, belum ditambah listrik. Jadi besar sekali, menurut saya itu tidak imbang. Jadi ini adalah sebuah plihan yang sulit, bukan pilihan yang mudah," ujarnya.

Justru kalau ingin menyelamatkan masyarakat berpendapatan rendah, dan jangan sampai program-program yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan itu dikurangi. "Beban subsidi BBM memang harus disesuaikan," ujarnya.
(ddn/qom)