Memalukan! 40% Orang Terkaya RI Makan 70% Subsidi BBM

Jakarta - Pemerintah menilai subsidi BBM yang diberikannya sudah salah sasaran. Bayangkan, dari subsidi BBM yang membengkak menjadi Rp 250 triliun, sebanyak 70% subsidi itu dinikmati oleh 40% orang terkaya di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Menko Perekonomian bidang Kelautan dan Pertanian, Bayu Krisnamurthi saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (12/5/2008).

"Sesudah Februari 2008 dengan kenaikkan harga minyak yang cukup tinggi, subsidi BBM menjadi Rp 250 triliun dan 70 persen dinikmari oleh 40 persen orang terkaya yaitu sekitar Rp 175 triliun," ungkapnya.

"Sementara subsidi untuk program-program kepada rakyat miskin hanya Rp 60 triliun. Jadi kalau tidak dinaikkan, program subsidi untuk rakyat miskin akan tergerus dengan subsidi BBM," imbuhnya.

Kenaikkan BBM ini, menurut Bayu, merupakan salah satu cara untuk menjaga agar program-program penanggulangan kemiskinan dan dukungan bagi masyarakat berpendapatan rendah tetap dapat dibiayai oleh APBN.

"Pemerintah tetap ingin meingkatkan dan memperluas program-program bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus menyiapkan antisipasi perkembangan situasi tidak menguntungkan lebih lanjut," katanya.

Dalam rangka mengurangi beban masyarakat di tengah kenaikkan harga minyak, pemerintah dikatakan Bayu mempunyai 3 kluster program, yang pertama adalah bantuan dan perlindungan sosial dimana di dalamnya termasuk BLT, lalu program raskin, program keluarga harapan, bantuan operasional sekolaj dan jaminan kesehatan masyarakat.

Kluster kedua adalah Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri dimana pada 2008 ii mencakup 3.999 kecamatan dengan anggaran yang disediakan Rp 13,2 triliun.

"Pada tahun 2009 program ini akan memberikan kepada 5.720 kecamatan dengan besaran rata-rata Rp 3 miliar per kecamatan per tahun," katanya.

Lalu kluster ketiga adalah penguatan usaha mikro dan kecil melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan kepada pengusaha UKM oleh bank-bank yang telah ditunjuk pemerintah untuk pengucurannya.

Bayu mengatakan BLT merupakan program tambahan pemerintah dalam rangka meredam dampak jangka pendek dari kenaikkan harga BBM. "Tapi untuk ke depannya kan harus ada peningkatan income masyarakat melalui 3 kluster
tersebut," ujarnya.

Data Lama BLT

Sementara itu, pemerintah mengharapkan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat memperoleh data baru untuk jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk program BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada Januari 2009, hal ini guna menjadi dasar pemberian program bantuan tunai tersebut sehingga lebih tepat sasaran.

"Updating/pemuktakhiran data RTS dilakukan BPS pada Oktober-Desember 2008, dan kami harapkan pada Januari 2009 telah diperoleh data RTS termasuk RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang baru," ujar Bayu.

Bayu mengatakan untuk peluncuran program BLT sebagai kompensasi dari kenaikkan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah di tahun ini., akan digunakan terlebih dahulu data lama untuk RTS, sambil menunggu BPS menyelesaikan updating datanya.

"Semua program untuk mengurangi beban masyarakat miskin termasuk BLT untuk mengkompensasi kenaikkan harga BBM menggunakan data lama yaitu RTS 2006 sebesar 19,1 juta KK, termasuk untuk RT Sangat Miskin sebesar 3,9 juta KK," tuturnya.


(dnl/qom)