Pastikan Penghematan, SBY akan Sidak Kantor Pemerintah

Jakarta - Presiden SBY akan melakukan sidak ke kantor-kantor pemerintah guna memastikan program penghematan dijalankan. Pemerintah mengaku sejauh ini sudah melakukan penghematan mati-matian untuk menyelamatkan APBN.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers menjelaskan hasil Rapat Kabinet Paripurna di kantor presiden, Jakarta, Rabu (14/5/2008) malam. Rapat kabinet paripurna itu sudah berlangsung sejak pukul 13.00 WIB, dan sempat diselingi istirahat selama sekitar 1 jam pada petang hari.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan soal tudingan para pengunjuk rasa dan juga pengamat ekonomi yang menyatakan bahwa pemerintah belum melakukan efisiensi.

"Saya jelaskan disini bahwa belum sampai pada keputusan BBM, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan APBN tanpa menaikkan harga BBM," katanya.

Ia menjelaskan, penghematan belanja lembaga negara dan departemen juga dilakukan hingga Rp 30,3 triliun. Penerimaan negara non migas sudah dioptimalkan Rp 20 triliun, belanja cadangan risiko fiskal sudah digunakan Rp 8,3 triliun, penerbitan SBN sampai Mei 2008 telah mencapai Rp 57,8 triliun, tambahan pinjaman program telah diupayakan maksimal Rp 25 triliun melalui ADB, Bank Dunia dan bilateral.

Ditambahkan Sri Mulyani, pemerintah juga telah melakukan optimalisasi penerimaan migas yakni:

1. Peningkatan lifting sampai dengan April 928 ribu barel per hari. "Ini masih sesuai dengan target APBN," ujar Menkeu.
   
2. Konversi minyak tanah ke elpiji 2 juta kiloliter pada tahun 2008 harus sudah mencakup seluruh pulau Jawa dan tahun berikutnya untuk daerah lainnya.
3. Penghematan konsumsi listrik dan biaya BBM PLN sebesar Rp 5 triliun melalui sistem insentif, gasifikasi pembangkit dan penurunan loses.
4. Penghematan konsumsi BBM, efisiensi Pertamina Rp 7 triliun.
5. Pembatasan konsumsi BBM melalui smart card dan kartu kendali akan efektif mulai November 2008.
6. Penghematan energi di kantor-kantor pemerintah, hotel, mal dan pusat perbelanjaan. Presiden akan melakukan sidak ke kantor-kantor pemerintah untuk memastikan program penghematan itu dijalankan.

Sri Mulyani mengakui bahwa usaha-usaha diatas tetap belum memadai. Oleh sebab itu pemerintah segera menerapkan kebijakan kenaikan harga BBM sebagai bentuk pengelihan subsidi ke masyarakat berpendapatan rendah.


(qom/qom)