Pemerintah Siapkan 3 Kluster Penanggulangan Kemiskinan

Jakarta - Dalam rangka memberikan kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah juga merancang program penganggulangan kemiskinan yang terdiri dari 3 kluster. Kluster itu adalah: Bantuan dan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Usaha Mikro.

Hal tersebut disampaikan Menko Kesra Aburizal Bakrie saat menjelaskan hasil Rapat Kabinet Paripurna di istana presiden Jalan Medan Merdeka Utara,  Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2008) malam.

Untuk kluster I yakni Bantuan dan Perlindungan Sosial, adalah dengan sasaran 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), raskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia, dll.

PKH yang ditujukan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin tahun 2007 telah dilakukan kepada 387.000 rumah tangga dengan bantuan antara Rp 600.000-2.200.000 per tahun. Program ini ditungkatkan menjadi 587.000 rumah tangga pada tahun 2008 dengan subsidi Rp 1,1 triliun.

Raskin ditingkatkan dari 10 kg/RTS/bulan menjadi 15 kg/RTS/bulan. Jumlah bulan penyalurannya juga ditingkatkan dari 10 bulan menjadi 12 bulan. Dalam kluster ini juga dimasukkan program stabilisasi harga pangan dan penjualan minyak goreng dan kedelai bersubsidi.

Kluster II: Pemberdayaan Masyarakat. Dalam program ini adalah termasuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang mencapi 3.999 kecamatan di 16.417 desa-desa tertinggal dan sekitar 21.000 desa-desa lainnya dengan anggaran Rp 13,2 triliun.

Pada tahun 2001, seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah sekitar 5.720 kecamatan akan mendapatkan PNPM Mandiri dengan bantuan langsung masyarakat Rp 3 miliar per kecamatan.

Kluster III: Penguatan Usaha Mikro dan Kecil. Hingga April 2008, Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kredit di bawah Rp 5 juta disalurkan tanpa agunan telah mencapai Rp 5,2 triliun dan menjangkau 400.000 nasabah. Pemerintah menargetken perluasan KUR hingga Rp 14,1 triliun tahun 2008/2009.
(qom/nwk)