Pemkab Wonogiri Akan Terima BLT dengan Syarat Ketat

Wonogiri - Sejumlah daerah masih trauma dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga sebagian pemda menolak penyaluran BLT yang rencananya akan kembali diberikan untuk mengiringi kenaikan harga BBM akhir Mei 2008.

Para pemda umumnya masih bingung karena mepetnya persiapan dan juga penggunaan data yang lama. Misalnya yang dipertanyakan oleh Pemkab Wonogiri tentang sistem penyaluran BLT.

Menurut Bupati Wonogiri, Begug Purnomosidi, kepada wartawan di Wonogiri, Kamis (15/5/2008), jika penyalurannya model tahun 2005 maka menimbulkan kerawanan sehingga Pemkab akan menyalurkan dengan model tersendiri.

Begug dengan tegas tidak setuju sistem pembagian BLT yang dipakai Pemerintah pada tahun 2005. Dia juga menyangsikan akurasi data warga miskin yang dimiliki Pemerintah pusat.

"Kami sudah memberikan masukan kepada Presiden dan kementerian terkait tentang realisasi BLT itu. Kalau BLT dilakukan seperti sistem yang dulu, akan menjadi masalah. Kalau masih seperti dulu, saya tidak setuju. BLT-nya setuju tapi penyalurannya itu yang perlu dipermasalahkan," ujarnya.

Begug mengatakan, yang tahu persoalan riil di lapangan adalah para pimpinan di daerah seperti dirinya. Lagipula kriteria miskin yang ditetapkan Pemerintah dalam pembagian BLT tahun 2005 cukup bermasalah karena banyak yang salah sasaran. Banyak warga miskin tidak menerima, sedangkan yang lebih mampu justru menerima BLT.

Karenanya Begug mengusulkan BLT diterimakan kepada koperasi masing-masing RT untuk dikembangkan sebagai modal usaha, sehingga tidak habis seketika untuk dikonsumsi. Namun jika Pemerintah pusat bersikeras dana BLT dibagikan kepada masing-masing orang, Pemkab Wonogiri akan menerimanya dengan persyaratan yang ketat.

Penyalurannya di Wonogiri akan disesuaikan dengan kondisi yg ada karena kita tidak ingin di Wonogiri ada gejolak. Penyaluran dan jumlah penerimanya harus sesuai dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Pemkab saat ini mencatat 113.960 KK miskin di salah satu kabupaten termiskin di Jateng tersebut.

"Kalau memang yang membutuhkan lebih banyak dari jatah yang diberikan Pemerintah, ya kita akan minta lebih banyak. Kita punya kriteria miskin lokal. Sistem yang dulu itu tidak sesuai kriteria miskin lokal karena ukurannya tidak jelas. Ukuran miskin di Wonogiri beda dengan miskin di Solo atau di Jakarta," ujarnya. (mbr/qom)