Tunda Pembayaran Utang Daripada Harga BBM Naik

Jakarta - Pemerintah bisa melakukan penundaan pembayaran utang (moratorium utang) daripada menaikkan BBM. Langkah ini lebih tepat, mengingat dampak kenaikan BBM tahun 2005 lalu terhadap kemiskinan belum bisa sepenuhnya teratasi pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Urban Poor Linkage (UPLINK) Wardah Hafidz dalam diskusi krisis energi di Gedung YTKI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (15/5/2008).

"Kita tolak BLT, alternatifnya menunda pembayaran utang, minimal pembayaran utang atau dengan moratorium, bisa digunakan," serunya.

Untuk menolak kenaikan BBM tersebut Wardah dan temannya membentuk Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang terdiri dari Gabungan Serikat Buruh Independen, Aliansi Gerakan Rakyat Indonesia, Serekat Hijau Indonesia, Hikmahbudhi, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Kerakyatan, Internasional NGO Forum On Indonesia Development (Infid), Migrant Care dan lain-lain.

Rencananya FPR akan melakukan aksi serentak di 24 kota pada 21 Mei 2008 untuk menolak kenaikan BBM.

"Gerakan ini bukan hanya di Jakarta, karena yang terkena dampak adalah diseluruh Indonesia maka harus menjadi perlawanan di seluruh Indonesia," kata Koordinator FPR Rudhi HB Daman.
 
Menurut Rudhi, ia juga menolak BLT dan kenaikan BBM, sebeb dalam pelaksanaanya justru yang diuntungkan adalah birokrasi pemerintah termasuk kebocoran dana.

Dalam tuntutanya FPR menuntut 4 hal yaitu menolak kenaikan BBM dan gas, turunnya harga kebutuhan pokok rakyat, menuntut dilaksanakannya reforma agraria sejati, dan nasionalisasi industri.
(hen/ddn)