Menurut Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio, itulah sebabnya, program smart card akan dilakukan selama 12 bulan hingga September 2009.
"Kalau kami mungkin cenderung memilih skenario ketiga, dimana penerapannya untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum. Penghematan selama 12 bulannya bisa sampai Rp 45 triliun," ujarnya usai rapat dengan Komisi VII di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (15/5/2008).
Sebelumnya, BPH Migas mengajukan empat skenario pelaksanaan program smart card. Pertama, smart card diberlakukan untuk semua kendaraan. Untuk skenario ini, potensi penghematannya sekitar Rp 10-15 triliun.
Skenario kedua, smart card diberikan untuk kendaraan yang diproduksi sebelum 2005. Artinya, kendaraan yang diproduksi setelah 2005 harus beli BBM tanpa subsidi. Penghematannya sekitar RP 20-30 triliun.
Skenario ketiga, smart card diberlakukan untuk angkutan umum dan kendaraan roda dua saja dengan potensi penghematan sebesar Rp 45 triliun.
Dan terakhir, smart card hanya untuk angkutan umum, dimana potensi penghematannya terbesar, diatas Rp 60 triliun.
Saat ini BPH Migas masih membentuk panitia pelaksana lelang smart card. Lelang diperkirakan baru digelar awal bulan depan. Proses lelang sekitar 45 hari, dan pengadaannya selama 80 hari. (lih/qom)











































