Hal ini dikatakan oleh Kepala BPS Rusman Heriawan ketika ditemui di kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (17/5/2008) malam.
"Jadi sudah ada 1.000 kecamatan yang sudah kita update datanya, sedangkan yang 5.300 kecamatan lagi masih menggunakan data 2005-2006," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dana anggaran untuk melakukan update data RTS untuk BLT saat ini masih dalam proses pengesahan DIPA-nya. "Tapi mudah-mudahan kalau pemerintah menganggap ini sangat penting untuk menajamkan anggaran rumah tangga sasaran BLT nanti pada 2009," jelasnya.
Rusman menambahkan untuk BLT bisa terus berjalan sampai akhir 2009 jika masih dianggap masih diperlukan oleh masyarakat. Dan BLT berikutnya diharapkan sudah menggunakan data yang sudah di-update.
"Jadi Januari 2009 sudah bisa menggunakan data yang ter-update semuanya jadi lebih bagus, ter-update dibanding yang September 2008," jelasnya.
Selain itu untuk skim BLT, Rusman mengatakan untuk PNS golongan I dan II serta TNI/Polri tidak termasuk di dalamnya sebagai penerima BLT.
"Bahkan dulu yang dapat BLT tapi diterima jadi pegawai negeri, itu mustinya dia tidak dapat lagi. Jadi sebenarnya ketentuan kriteria dan skema masih menggunakan skema BLT dulu, sedangkan yang katanya ada BLT dengan skim yang lain mungkin Raskin, kalau Raskin saya setuju," tuturnya.
(dnl/qom)











































