.webp)
Jumlah desa yang menolak BLT ini setara dengan 95 persen dari total 424 desa dan kelurahan yang ada di Garut.
Ketua Asosiasi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Garut, Asep K Hamdani, menyatakan penolakan dari mayoritas Kades di Garut tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat dengan mengirimkan surat langsung kepada presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan begitu, kata dia, akan banyak warga miskin yang berhak menerima BLT tidak mendapatkan BLT. Hal itu, lanjutnya, akan memicu kemarahan warga. Di mana, yang selalu menjadi bulan-bulanan adalah kepala desa.
"Padahal Kades tidak dilibatkan pada saat pendataan warga yang berhak menerima BLT," protesnya.
Dia mencontohkan pada 2005 lalu, banyak Kades yang diserang oleh warga sehingga mereka sampai bersembunyi. Karenanya, para kades itu trauma dengan pembagian BLT.
"Kami khawatir kejadian tahun 2005 lalu terulang. Kalau datanya tidak valid, malah menjadi bumerang bagi kepala desa. Dulu saja, banyak kepala desa yang dikejar-kejar oleh warga miskin yang tidak mendapat BLT. Beberapa di antaranya juga bahkan ada yang dipukuli. BLT ini bukan membawa maslahat tapi mudarat," tegas Asep.
Endang Suhanda, warga Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, mengaku tidak paham dengan tujuan pemerintah membagikan BLT.
"Kalau untuk kompensasi kenaikan BBM, engga sebanding lah. Kalau BBM naik, harga-harga bahan pokok naik, engga cukup dengan Rp 100 ribu," katanya.
Sementara itu di tempat yang sama, Iip Sukasah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Garut menyatakan dukunganya terhadap penolakan program BLT.
"Pemerintah pusat harusnya memberikan solusi yang lebih baik seperti program padat karya yang bisa meningkatkan perekonomian. Pemberian BLT tidak mendidik," tegasnya.
(ema/qom)
