Pemda Diminta Bantu Program BLT

Jakarta - Pemerintah meminta partisipasi pemerintah daerah dalam menyalurkan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam jumpa pers di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (21/5/2008).

"Saya yakin kepala daerah juga punya interest untuk membantu masyarakat yang miskin melalui program ini. Dan menurut saya, pimpinan daerah kalau bisa membantu ini, maka prosesnya akan lebih manageable," ujarnya.

Hal tersebut disampaikannya menyikapi banyaknya pemerintah daerah yang menolak pelaksanaan BLT.

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, akan bekerja sama dengan PT Pos dalam pembagian BLT. "Jadi Insya Allah pembagiannya akan lancar, karena pemerintah terus melakukan perbaikan di berbagai hal," ujarnya.

Begitu Presiden SBY melakukan evaluasi dan menilai kesiapan pengucuran program BLT pada 23 Mei 2008, maka kenaikan BBM akan diumumkan kapan mulai berlaku.

"Untuk saat ini BLT sudah di 10-13 kota, makanya itu dinilai dulu oleh presiden seperti apa evaluasinya baru nanti presiden yang menetapkan kapan akan dinaikkan," ujarnya.

Menkeu menegaskan, memang BLT tahun ini masih menggunakan data lama yakni data penerima BLT tahun 2005, namun menurutnya BPS sudah melakukan pemutakhiran data di 1.000 kecamatan. "Jadi datanya itu tidak pure 2005 karena sudah ada yang diupdate dari BPS," ujarnya.

"Tapi kita jangan melihat pada awal-awalnya BLT dibagikan waktu 2005. karena menjelang akhir pembagian BLT itu sudah rapih dan tidak ada antrean karena masyarakat sudah tahu bahwa BLT itu tidak pada hari itu juga, ada rentang waktunya," imbuhnya.
(ddn/qom)