Pemerintah Cabut Izin Kebun Sawit Yang Belum Ditanami

Jakarta - Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah (pemda) di Sumatera dan Kalimantan untuk menginventarisasi ulang lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang belum ditanami. Jika memang lahan-lahan tersebut tidak juga digarap, izin usaha bagi perusahaannya akan dicabut.Kami telah meminta pemda setempat melakukan inventarisasi ulang atas lahan kebun sawit dan mencabut izin usaha bagi mereka yang tidak bisa menggarap lahan tersebut," ujar Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian, Ahmad Manggabarani, saat dihubungi detikFinance, Rabu (21/5/2008).

Langkah tersebut dilakukan pemerintah menyusul masih banyaknya lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan yang belum ditanami.

"Karena banyak perusahaan disana yang memborong lahan untuk dijadikan landbank, padahal proses penanamannya tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Kalau seperti ini kan sebaiknya izin atas lahan yang belum ditanami itu dicabut dan diberikan pada investor lain yang bisa mengerjakan," tegas Ahmad.

Ahmad mengungkapkan saat ini luas lahan perkebunan di Sumatera dan Kalimantan sudah hampir penuh. Sehingga sulit bagi investor baru untuk masuk ke sektor perkebunan sawit lalu membuka lahan didua pulau tersebut.

"Padahal di Sumatera dan Kalimantan itu banyak yang belum ditanami. Oleh karena itu kami meminta pemda setempat melakukan inventarisasi ulang lahan-lahan disana dan akan mencabut izin investor yang tidak bisa menggarap lahannya," ujar Ahmad.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan industri sawit sekaligus memberikan kesempatan bagi investor-investor yang siap menggarap perkebunan sawit untuk bisa masuk.

"Sejauh ini pemda setuju. Dari pihak investor-investor yang saat ini memiliki lahan belum tertanam disana juga tidak ada pertentangan. Justru dengan kebijakan ini, mendorong mereka yang lahannya belum ditanami segera melakukan penanaman," jelas Ahmad.

(dro/lih)