7.547 Warga Miskin Kota Yogya Tidak Terima BLT

Yogyakarta - Sekitar 7.574 keluarga miskin di Kota Yogyakarta diperkirakan tidak akan menerima bantuan langsung tunai (BLT). Berdasarkan data Pemerintah Kota Yogyakarta, pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) tahun 2008 sebanyak 26.685 KK.

Namun jatah penerima BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM di Kota Yogyakarta hanya sebesar 19.111 KK. Dengan demikian ada 7.574 KK yang tidak menerima jatah tersebut.

Berdasarkan data yang dikumpulkan detikFinance, jatah setiap kecamatan di Kota Yogyakarta berbeda-beda. Di kecamatan Pakualaman dengan dua kelurahan memperoleh kuota 482 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Kecamatan Gondomanan hanya 994 RTS, Kecamatan Gedongtengen 1.190 RTS, Kecamatan Danurejan hanya 1.358 RTS.

Selanjutnya di kecamatan Jetis 1.350 RTS, Kecamatan Kotagede hanya 1.307 RTS, Gondokusuman 1.602 RTS, Kraton 909 RTS. Di keamatan Mantrijeron 1.431 RTS, Mergangsan 1.609 RTS, Umbulharjo, 2.810 RTS, Ngampilan 772 RTS, Tegalrejo 2.251 RTs dan Wirobrajan 1.046 RTS.

"Berdasarkan rapat koordinasi dengan camat se-kota Yogya dan kantor pos pada hari Rabu 21 Mei, pemkot Yogya sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi bila ada penambahan ataupun pengurangan," kata Manajer Produk Reguler Kantor Pos Wilayah 6 Jateng DIY, Herkules kepada wartawan di kantor Jl Senopati Yogyakarta, Kamis (22/5/2008).

Menurut dia, petugas kantor pos bersama petugas kecamatan dan kelurahan masih melakukan persiapan validasi data sebelum kartu BLT dibagikan. Di beberapa kelurahan yang sudah siap kartu sudah bisa dibagikan kepada warga miskin sesuai daftar.

Petugas di lapangan kata dia, bisa saja langsung melakukan pergantian nama penerima BLT saat proses validasi data. Pergantian dapat dilakukan jika ditemukan ada nama penerima yang telah meninggal atau berpindah tempat.

"Boleh saja langsung diganti dengan catatab asal tidak melebihi kuota di tiap-tiap kelurahan," kata Herkules.

Dia mengatakan PT Pos Indonesia bersama Pemkot Yogyakarta akan membuka posko pengaduan di Balaikota Yogyakarta. Selain itu masyarakat juga bisa memberikan laporan terkait penyaluran BLT ke nomor hotline yang telah disediakan.

Dalam validasi data dan penyaluran dana BLT, pihaknya menganggarkan dana untuk setiap kecamatan sebesar Rp 250/lembar kartu BLT, Rp 500/lembar kartu untuk lurah dan Rp 1.000/lembar untuk RT/RW.

"Pencairan dana menunggu pengumuman dari pemerintah pusat. Validasi akan selesai dalam dua hari ini. Setelah kartu dibagikan, tinggal menunggu pengumuman. Jika sudah diumumkan kita akan bayarkan segera di kantor pos terdekat," kata Herkules.


(bgs/qom)