"Kita harus waspada karena rekam jejak cara-cara Mittal kurang baik. Pengalaman di beberapa negara, termasuk Aljazair dan Prancis banyak PHK. Memang efisiensi bagus untuk perusahaan, tapi kenyataannya sekitar 7.00 sampai 1.000 orang di PHK," kata Juwono.
Ia menyampaikan hal itu usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (22/5/2008). Juwono pada pagi hari sempat menemui jajaran direksi Krakatau Steel (KS).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Krakatau Steel memiliki daya tarik kendali industri baja, sebaiknya dipegang kalangan dari Indonesia," kata Juwono.
Karena belum ada solusi terkait rencana investasi Mittal dan juga privatisasi KS, kata Juwono, maka tiga menteri terkait yakni Menperin, Menneg BUMN dan Menhan akan bertemu lagi. Menhan perlu dilibatkan karena untuk melihat masalah ini dari segi masalah strategi industri pertahanan.
"Nanti setelah pembahasan BLT selesai, sekarang kita fokus pada BLT saja, saya kira kita perlu rapat konsultasi," jelasnya.
Yang pasti, kata Juwono, tak ada alasan untuk melakukan privatisasi. KS saat ini sudah mampu menaikkan produksinya dari 3 juta ton menjadi 5 juta ton.
"Dan prestasinya sejak 18 bulan terkahir secara finansial dan manajerial sudah lebih baik dari 5 sampai 7 tahun yang lalu, tidak ada alasan untuk privatisasi," katanya. (lh/qom)











































