Distribusi Kartu BLT Diawasi Ketat

Jakarta - Agar tidak diperjualbelikan kepada orang lain, distribusi kartu bantuan langsung tunai (BLT) akan diawasi secara ketat. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta meminta masing-masing pemerintah kota dan kabupaten serta kejaksaan untuk ikut mengawasi.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta, Andung Pribadi Santoso kepada wartawan di kantor Gubernur DIY di Kepatihan Jl Malioboro, Jumat (23/5/2008).

"Ijon itu tidak sesuai prosedur. Tidak boleh itu mas. Meski ndak ada aturan tertulis seperti itu tapi itu tetap tak sesuai prosedur. Itu dilarang dan nanti akan diawasi pihak kejaksaan," kata Andung.

Dia mengatakan hingga saat ini Pemerintah Provinsi DIY masih akan tetap mengacu pada jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data BPS tahun 2005. Namun diakui selama 3 tahun telah terjadi perubahan data RTS seperti di Kota Yogyakarta. Perubahan bisa disebabkan karena ada warga yang meninggal, lahir dan pindah.

Pada tahap pertama, penyaluran dana BLT tetap akan diberikan sebagaimana data tahun 2005. Apabila ada sisa baru akan diusulkan melalui rembug desa serta verifikasi oleh pemerintah pusat.

"Dana yang akan disalurkan tetap sesuai dengan data BPS 2005 dan sisanya atau mungkin kelebihannya nanti akan dimusyawarahkan di masing-masing kelurahan. Setelah itu diusulkan ke pemerintah pusat," katanya.

Menurut dia, bila di lapangan nanti terjadi kelebihan jumlah RTS sehingga dana BLT tidak mencukupi, Pemprov DIY tidak bisa menyiapkan dana talangan lebih dahulu. Sebab kebijakan penyaluran BLT merupakan kebijakan pusat sedangkan daerah hanya bisa melakukan koordinasi dan monitoring.

"Kita tidak bisa memberikan dana talangan. Masalahnya dana BLT itu kebijakan pusat. Harus lewat persetujuan DPRD dulu," katanya.

Andung menegaskan saat ini yang lebih penting warga miskin atau RTS itu menerima kartu BLT terlebih dulu sambil menunggu ada instruksi dari presiden. Petugas di masing-masing kelurahan masih melakukan validasi data bersama PT Pos Indonesia. "Semua kita awasi agar berjalan lancar dan tak ada penyimpangan," pungkas dia. (bgs/lih)