Pemerintah Belum Perhitungkan Dampak Smart Card

Jakarta - Program penghematan BBM dengan smart card kemungkinan diundur hingga 2009. Pemerintah sejauh ini belum membuat kalkulasi dampak dari pengenaan smart card dalam APBN.
 
"Smart card sedang proses pengadaan. Bagaimana mengaturnya, kita tunggu waktu lagi. Kita tidak buat kalkulasi sekarang. Baru setelah pelaksanaan smart card, kita lihat apa artinya di APBN, apa (berdampak) di 2008 atau di 2009," kata Menkeu Sri Mulyani di Grand Hyatt, Jakarta, Senin (26/5/2008).
 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro sebelumnya yang menyatakan smart card baru akan berlaku efektif pada 2009.
 
"Smart card baru mulai dibagikan pada 1 September 2008 untuk angkutan umum dan kendaraan roda dua, tapi baru sosialisasi. Kita mulai di Jawa dan Bali sampai Desember bisa selesai di seluruh Jawa Bali. Berlaku efektifnya 2009," katanya.
 
Saat ini BPH Migas baru memulai proses lelang pengadaan smart card. Proses lelang butuh waktu 45 hari dan pengadaannya 80 hari.
 
Penghematan subsidi dari smart card terjadi dengan adanya perbedaan harga BBM antara yang pengguna smart card dengan yang bukan.
 
Bagi yang bukan pengguna smart card, subsidi BBM akan bertahap dicabut dengan menaikkan harga BBM-nya.
 
Tetapi Anggota BPH Migas Ibrahim Hasyim pernah menjelaskan, pada masa sosilasisasi smart card pada September-Desember 2008, tidak akan diberlakukan perbedaan harga.
 
"Sosialisasi ini untuk menguji kehandalan teknologi dan perilaku penggunanya. Harga BBM antara pengguna smart card dan yang bukan masih sama," katanya. (lih/qom)