DPR Minta Privatisasi Krakatau Steel Ditunda Usai Pemilu

DPR Minta Privatisasi Krakatau Steel Ditunda Usai Pemilu

- detikFinance
Senin, 26 Mei 2008 16:28 WIB
DPR Minta Privatisasi Krakatau Steel Ditunda Usai Pemilu
Jakarta - Sebagian besar Komisi VI DPR RI meminta privatisasi BUMN produsen baja Krakatau Steel ditunda hingga usai pemilu 2009. Hal ini dikarenakan Krakatau Steel merupakan industri strategis, sehingga penjualannya sarat kepentingan pihak tertentu dan tentunya rawan terjadi penyelewengan.

"Banyak yang risau dengan penjualan Krakatau Steel. Lebih baik ditunda saja karena isu ini sensitif sekali terkait pemilu. Ditunda supaya kita tidak tercemar masalah itu," ungkap anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Andi Salahuddin dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, di Gedung DPR, Senayan,Jakarta, Senin (26/5/2008).

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Menurutnya lebih baik pembicaraan penjualan Krakatau Steel kepada mitra strategis dihentikan dahulu hingga presiden baru terpilih.

"Cooling down dulu, karena banyak kepentingan dalam privatisasi Krakatau Steel ini. Dibicarakan lagi setelah presiden baru terpilih,"tuturnya.

Zulkifli pun lebih memilih opsi IPO ketimbang harus menjual Krakatau Steel ke pihak asing.

"Kalau saat ini IPO belum memungkinkan, maka ditunda dahulu sampai kondisi pasar membaik," ujarnya.

Sementara anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Azam Azman Natawijana menyatakan Krakatau Steel (KS) sebagai industri strategis harus dipertahankan. Apalagi dengan kondisi keuangan Krakatau Steel yang cukup sehat saat ini.

"Penjualan KS itu keliru, KS kalau mau privatisasi harus melalui IPO," ujarnya

Azam mengungkapkan selama ini KS tidak berkembang, disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung berkembangnya industri baja nasional.

"Di Malaysia baja dilindungi dengan bea masuk 25 persen sedangkan di Indonesia hanya 5 persen,"katanya.

Menanggapi tudingan tersebut, Menneg BUMN Sofyan Djalil meminta DPR tidak perlu mencurigai adanya penyelewengan penjualan KS terkait pemilu.

"Sekarang sudah ada KPK, siapa yang berani menyeleweng. Nanti kita akan transparan, tapi kalau IPO sekarang harga anjlok, sedangkan kalau strategic sales harga dilihat perspektif jangka panjang," tutur Sofyan. (dnl/arn)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads