Sri Mulyani Minta Pengakuan BPK

Jakarta - Pemerintah meminta pengakuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kemajuan-kemajuan yang telah dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers di Gedung Juanda, Kantor Departemen Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (28/5/2008).

"Pihak BPK masih cenderung berfokus kepada bagian gelas yang masih belum terisi, bukan kepada bagian yang sudah semakin berisi," ujarnya.

Dikatakan Menkeu apabila BPK memberi penilaian pada kekurangan serta masalah-masalah yang belum tertangani, dikhawatirkan pendekatan demikian berakibat pada kemunduran semangat.

"Dan pada gilirannya menimbulkan efek contra-productive bagi para penyelenggara akuntansi dan laporan keuangan Kementerian dan Lembaga yang sedang giat-giatnya memperdalam disiplin baru
ini," tuturnya.

Meskipun begitu, Menkeu mengakui temuan pokok yang disampaikan BPK pada LKPP 2007 dan pemerintah bertanggungjawab untuk memperbaikinya.

"Kelemahan dan kekurangan masih terjadi bukan semata-mata karena pemerintah tidak memberikan perhatian namun perlu waktu untuk menyempurnakannya. Namun BPK tetap harus seimbang (fairness) dalam menilai," jelasnya.

Dia juga mengatakan cukup banyak perbaikan dalam penyelenggaraan akuntasi pada sebagian besar jajaran satker pemerintah pada LKPP 2007. (dnl/ddn)