Program Pengurangan Kemiskinan di Basis TKI Diluncurkan

Program Pengurangan Kemiskinan di Basis TKI Diluncurkan

- detikFinance
Minggu, 01 Jun 2008 17:05 WIB
Jakarta - Program pengurangan kemiskinan di daerah basis Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yakni Australia-Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy (ANTARA) mulai diluncurkan. Program yang diprakarsai AusAID atau pemerintah Australia dengan melibatkan pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, itu mendapat bantuan pendanaan pihak Bank Dunia.

Selain didukung Bank Dunia, program Antara dilaksanakan atas hibah Japan Social Development Fund (JSDF) dan ditujukan bagi TKI maupun keluarganya. Program ini pertama kali diperkenalkan di Kupang yang terkenal sebagai daerah yang warganya paling banyak menjadi TKI.

"Fokus utama program ini adalah penerapan sistem pendukung di pedesaan bagi Tenaga Kerja Indonesia dan keluarga TKI, di antaranya berupa penyediaan instrumen keuangan mikro yang tepat untuk mereka, sehingga dapat memberdayakan kehidupan para TKI di berbagai tempat," jelas Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Muhammad Jumhur dalam siaran persnya, Minggu (1/6/2008).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Program Antara akan berlangsung dua hingga tiga tahun di empat propinsi, yakni NTT, Nusa Tengara Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Secara garis besar program ini terdiri pengembangan sistem pendukung pemebrdayaan TKI berbasis komunitas. Hal itu dilakukan dengan memfasilitas terbangunnya organisasi komunitas atau kelompok TKI di tiap desa asal TKI (buruh migran).

Selain itu, memberikan pelatihan kepada TKI utamanya mengenai hak-hak buruh migran, pengelolaan organisasi, serta model penyebaran informasi untuk TKI.

Juga menyediakan pembiayaan awal atau subgrant yang dapat dikelola kelompok TKI, membangun jaringan komunikasi antar kelompok TKI dan menciptakan sistem pemantauan komunitas atas kegiatan migrasi buruh migran di tingkat desa.

"Program ini pada intinya dirancang untuk masa depan TKI berikut keluarganya, yang dapat menyediakan akses maupun lembaga layanan keuangan mikro untuk dikelola secara mandiri oleh TKI," jelas Jumhur. (arn/lih)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads