Asumsi terendah diperkirakan apabila marjin PLN 0% dengan harga minyak US$ 120 per barel dengan kurs Rp 9.100 per dolar AS, sehingga total subsidi mencapai Rp 62,36 trliliun. Sementara jika asumsi harga minyak US$ 140 per barel dengan kurs Rp 9.400, maka subsidi Rp mencspai Rp 74 triliun.
Sedangkan apabila asumsi marjin PLN mencapai 2% dengan harga minyak US$ 120 per barel dengan kurs Rp 9.100 per dolar AS, maka subsidi mencapai Rp 65,29 triliun dan apabila asumsi harga minyak US$140 per barel dengan kurs Rp 9400 maka total subsidi tercapai Rp 77,16 triliun.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral J. Purwono dalam acara rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Selasa malam (3/6/2008).
Purwono menambahkan estimasi subsidi tersebut sifatnya masih dalam perkiraan awal artinya akan terus dimatangkan sesuai dengan parameter-parameter ekonomi yang kemungkinan akan berubah. "Bagaimanapun parameter- parameternya memang dinamis,'' katanya.
Beberapa hal yang menjadi parameter diantaranya adalah, asumsi marjin keuntungan PLN, asumsi patokan harga minyak, nilai tukar rupiah. Artinya angka tepat subsidi sangat tergantung variabel-variabel tadi.
Selain itu, pada tahun 2009 nanti pemerintah mengajukan beberapa asumsi dasar diantaranya volume penjualan tenaga listrik sebesar 134,26 Twh, pertumbuhan penjualan listrik sebesar 6,72%, susut jaringan sebesar 10,40 %, dan marjin alpha BBM untuk PLN sebesar 5%.
Dari beberapa indikasi tersebut, lanjut Purwono, indikasi-indikasi dalam sektor kelistrikan 2009 nampaknya lebih baik dengan tahun 2008.
Diantaranya adalah proyeksi susut jaringan yang diturunkan dari 11,20% pada 2008 menjadi 10,40 % pada 2009 ''Kalau ini terealisasi maka penghematannya sangat besar,'' tambahnya.
Purwono merinci lebih lanjut bahwa setiap penurunan susut jaringan 0,1 % maka angka penghematan bisa mencapai Rp 500 miliar. Artinya jika proyeksi susut jaringan bisa diturunkan hingga 0,8 % dari tahun sebelumnya, maka potensi penghematan PLN bisa mencapai Rp 4 triliun.
Sementara itu untuk lebih menghemat dan menekan kebutuhan subsidi perlu juga dilakukan upaya mempercepat diversifikasi energi. "Dengan menurunkan komposisi energi primer BBM yang relatif mahal, dari 29,15 % menjadi 19,45 %, maka beban subsidi bisa dikurangi,'' timpal Dirut PT PLN Fahmi Mochtar dalam acara yang sama.
(hen/qom)











































