Dengan keluarnya harga patokan itu, diharapkan tender-tender pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang disiapkan oleh pihak pemerintah daerah seperti di Sumatera Utara, Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dapat segera direalisasikan.
Demikian dikatakan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral J. Purwono dalam acara rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Selasa malam (3/6/2008).
"Dalam minggu ini besok atau lusa, angka-angka berapa rupiah BPP ditegangan tinggi, tegangan menengah di beberapa wilayah akan kita keluarkan kepada publik," ujar Purwono.
Pemerintah berharap harga tersebut bisa diterima oleh investor dan bermanfaat bagi PLN pula. Harga patokan itu sekaligus menjadi titik tengah antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan investor sebagai penjual.
"Dimasalalu PLN ingin serendah-rendahnya, sedangkan investor ingin setinggi-tingginya, jadi enggak pernah ketemu, makanya panas bumi ini perkembangannya tidak terlalu menggembirakan dari potensi 27.000 MW baru terpasang 900 MW," jelasnya.
Ia memperkirakan harga jual listrik panas bumi di luar Jawa akan lebih mahal, sedangkan di Pulau Jawa agaknya sedikit lebih rendah. Namun dari kenyataan itu justru menjadi stimulus bagi para investor listrik panas bumi untuk berinvestasi di luar Jawa.
"Mengapa kalau di Sumatra investor lebih jual lebih mahal, mengapa di Jawa lebih murah, disitulah daya tariknya untuk investor panas bumi juga menguntungkan bagi PLN karena bisa menurunkan BPP, semakin banyak panas bumi maka semakin menarik kebawah," katanya.
(hen/qom)











































