Pungutan Ekspor Batubara Sulit Diterapkan Menyeluruh

Jakarta - Penerapan pungutan ekspor untuk komoditas batubara bakal sulit diterapkan secara menyeluruh kepada semua eksportir batubara. Ini karena masing-masing eksportir telah memiliki kontrak dengan pembeli.

Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil kajian yang dilakukan departemen perdagangan yang dijelaskan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam raker dengan Komisi VI DPR di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/6/2008).

Mari menjelaskan, depdag telah menerbitkan kebijakan mengamankan ekspor batubara melalui Permendag Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang verifikasi atau penelurusan teknis terhadap ekspor produk pertambangan tertentu antara lain batubara, nikel dan bauksit.

Permendag itu isinya produk pertambangan tertentu wajib dilakukan verifikasi atau penelurusan teknis sebelum dilakukan pengapalan di pelabuhan muat.

Selain untuk meminimalisasi terjadinya ekspor ilegal, meminimalisasi kerusakan lingkungan akibat penambangan yang tidak terkendali tujuan lainnya untuk mengetahui spesifikasi teknis, serta volume yang diekspor serta asal usul barang.

Menurut Mari, untuk mendapatkan windfall profit dari kenaikan harga batubara bukan hanya melalui pengenaan PE batubara namun sudah dari pajak penghasilan (PPh).

"PE bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan windfall profit, kalau harga batubara sudah tinggi PPh perusahaan yang mendapatkan windafll profit juga naik," katanya

Menanggapi jawaban tersebut, anggota DPR Zulkifli Halim dan Llily Asudiredja mengaku cukup kecewa. Mereka menilai seharusnya PE itu sudah dilakukan sejak dulu mengingat eksploitasi penambangan batubara sangat merusak alam, padahal produsen batubara sudah memperoleh keuntungan berlipat.

(ir/qom)