Petani Boros Gunakan Pupuk

Jakarta - Kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa daerah disebabkan kebutuhan pupuk para petani jauh lebih besar di atas kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi pupuk.

Hal tersebut disampaikan Mendag Mari Elka Pangestu dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/6/2008).

Mari mencontohkan untuk pupuk jenis urea kebutuhan riil petani mencapai 5,8 juta ton sedangkan pupuk bersubsidi 4,3 juta ton. Untuk pupuk jenis SP36 kebutuhan riil petani mencapai 2,4 juta sedangkan pupuk bersubsidi hanya 800.000 ton.

Pupuk ZA kebutuhan riil petani mencapai 1,1 juta ton sedangkan pupuk bersubsidinya 700.000 ton. Pupuk NPK kebutuhan rill petani sebanyak 1,2 juta dan pupuk subsidi 900.000 ton. Dan pupuk organik kebutuhannya 17 juta ton sedangkan pupuk organik yang disubsidi sebesar 345.000 ton.

"Penggunaan pupuk petani umumnya jauh lebih besar dari dosis yang dianjurkan pemerintah, serta besarnya disparitas harga antara pupuk non subsidi dan pupuk subsidi," ujarnya.

Hambatan lainnya yang menyebabkan kelangkaan pupuk di beberapa daerah, adalah distributor dan pengecer yang seringkali terlambat melakukan penebusan pupuk karena masalah keuangan mengingat penebusan pupuk harus dilakukan secara tunai.

Untuk mengatasi kelangkaan pupuk maka sesuai Permendag No 3 Tahun 2006 pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tingkat pusat dan Provinsi atau kabupaten kota.

"Bahkan dilakukan MoU antara Mendag, Mentan, Menperin, dan Menneg BUMN dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk pengawasan pupuk," ujarnya.

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan saat ini Depdag tengah merevisi Permendag Nomor 3 tahun 2006 tersebut khususnya penyaluran dari pengecer sampai petani atau kelompok tani yang akan dilakukan oleh Pemda.
(ddn/ir)