SBY: Puluhan Tahun RI Kecanduan BBM Murah

SBY: Puluhan Tahun RI Kecanduan BBM Murah

- detikFinance
Selasa, 10 Jun 2008 16:46 WIB
SBY: Puluhan Tahun RI Kecanduan BBM Murah
Jakarta - Selama puluhan tahun bangsa Indonesia dimanjakan dengan harga BBM murah. Ketika cadangan minyak menipis dan harga impor melonjak tajam, rakyat Indonesia pun terkaget-kaget menghadapi kenaikan BBM.

"Mari kita menjadi bangsa yang hemat energi, puluhan tahun kita kecanduan karena murahnya harga BBM, tidak sadar harganya melonjak tajam kaget kita, shock kita. Jangan lagi kita kaget dua tiga kali, mari kita meningkatkan produksi, sambil meragamkan sumber energi menjadi bangsa yang hemat. Bangsa Indonesia masih tergolong yang boros energi," ujar Presiden SBY.

Hal itu diungkapkan SBY pada saat membuka acara Lokakarya Nasional Memantapkan pola linkage bank-LKM dalam upaya percepetan penanggulangan kemiskinan melalui KUR mikro di gedung SME'sCo Promotion Center (SPC), Jakarta, Selasa (10/6/2008).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut SBY, sebagai bangsa yang berpenduduk banyak, Indonesia memiliki tingkat kebutuhan energi yang tinggi. Namun Indonesia belum terlepas dari negara yang boros energi.

Untuk itu sudah saatnya Indonesia belajar menjadi negara yang hemat energi, setelah sekian lama dimanjakan dengan harga energi yang murah.

Upayanya mengajak masyarakat Indonesia untuk menghemat energi tidak terlepas dari situasi dunia belum bersahabat, termasuk harga minyak masih tinggi. SBY menekankan belum pernah dalam sejarah harga minyak mencapai US$ 139 per barel. Mengingat beberapa negara di penjuru dunia elah mengalami resesi.

"Minggu lalu ada konferensi di Roma, untuk membicarakan krisis pangan, Indonesia diundang, saya tidak bisa datang karena harus berkoordinasi dengan teman-teman yang memprotes kenaikan BBM," ucapnya.

Menyikapi hal tersebut, SBY kembali mengajak kepada masyarakat Indonesia perlu berjuang bekerja sama didalam negeri untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya dengan mensukseskan program kredit usaha rakyat (KUR).

Setidaknya ia mencatat ada 6 pihak yang harus wajib bertanggung jawab menjalankan dan mensukseskan program KUR.

Pertama, adalah pemerintah pusat dibawah koordinasi Menko Kesra dan Menko Perekonomian. Kedua, adalah pemerintah daerah harus proaktif dan lebih gesit. Ketiga, adalah bank-bank pelaksana yang terdiri dari 6 bank itu wajib untuk proaktif dan menjembut nasabah.

"Makanya saya selalu ajak pimpinan bank ke daerah dalam kunjungan ke daerah, saya berharap tanpa saya pun jajaran bank itu terus menyalurkan kredit," seru SBY.

Keempat, adalah lembaga keuangan mikro (LKM) agar di perlukan sinergi yang baik antara Bank dengan LKM dalam sistem linkage. Kelima, adalah para pelaku penerima kredit KUR, yang sangat berperan mensukseskan program KUR.

(hen/ir)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads