"Ini semata-mata supaya tidak ada gunjingan dari pihak yang lain," ujar Darmin dalam jumpa pers di Gedung Djuanda Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (11/6/2008).
Pejabat eselon I dari Depkeu banyak yang memiliki jabatan rangkap baik di BUMN maupun perusahan swasta. Darmin pun enggan mengomentari apakah langkah dirinya perlu untuk ditiru pejabat lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan penelusuran detikFinance melalui situs resmi perusahaan, beberapa orang pejabat Depkeu memang tercatat merangkap sebagai komisaris.
Dirjen Anggaran Ahmad Rochjadi misalnya, menjabat sebagai komisaris di BUMN Pertamina dan PT Taspen.
Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo menjabat sebagai komisaris Jamsostek sejak 2007 dan komisaris PT Pos Indonesia.
Sekjen Depkeu Mulia P Nasution sebagai komisaris utama di Bank Permata, meski pun saham pemerintah sudah habis di sana.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu menjabat komisaris di PT Telkom meski tidak digaji. Anggito menyebutkan dirinya mengembalikan gajinya untuk nantinya dibayar Telkom lewat dividen kepada pemerintah.
Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto menjabat komisaris utama PT Garuda Indonesia dan komisaris di PT Bank Tabungan Pensiunan Negara
Sedangkan Dirjen Rahmat Waluyanto menjabat komisaris di beberapa perusahaan seperti PLN, PT Polytama Propindo, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
Dirjen Perimbangan Keuangan Mardiasmo akhir-akhir ini ditunjuk sebagai Komisaris PT Jasa Raharja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhir tahun lalu saat pembahasan remunerasi di departemennya tengah mengkaji kemungkinan tidak menggaji pejabat Depkeu yang menjadi komisaris BUMN.
Hal tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dimulainya reformasi birokrasi dan tambahan anggaran remunerasi. Sementara itu di kementerian dan lembaga lain juga masih banyak pejabat yang merangkap jabatan seperti Departemen ESDM dan Kementerian BUMN di perusahaan tambang dan perbankan. (ddn/ir)











































