Perdagangan RI-Iran Pakai Euro

Jakarta - Indonesia-Iran akan menggunakan mata uang euro sebagai mata uang transaksi perdagangan. Hal itu akan diterapkan menyusul embargo ekonomi Amerika terhadap Iran yang menyebabkan keluarnya larangan penggunaan dolar AS dalam transaksi bisnis.

"Dalam joint commision ini dibahas bagaimana solusi transaksi bisnis tanpa keluar dari resolusi PBB karena hanya 2 bank yang di-banned menggunakan dolar. European bank minggu depan akan dibuka di Iran, kita bisa pakai euro karena tidak bermasalah," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam joint commision RI Iran di hotel Four Season, Jakarta, Rabu (10/6/2008).

Ditempat yang sama, Direktur kerjasama bilateral II Departemen Perdagangan Herliza mengungkapkan euro lebih menguntungkan karena netral tidak seperti dolar AS.

"Why not? Kan rencananya Bank Jerman akan masuk ke Iran itu yang akan menjadi trade facilitation. Tidak ada pilihan lain karena kalau pakai dolar Amerika tidak membolehkan karena ada embargo," kata Herliza.

"Ada kemungkinan kalau embargo diteruskan pakai Euro karena bagaimana kita akan berdagang kalau tetap pakai dollar. Tapi belum tahu akan mulai kapan karena pembangunan bank dari Eropanya kan belum," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Komunikasi dan Informasi teknologi Iran Mohammad Solaimani mengungkapkan meskipun ada embargo investasi di Iran tetap tinggi. Meski ada embargo tersebut investasi asing di Iran yang sudah disahkan sebesar US$ 30 miliar di tahun ini.

"Ada kesadaran negara sahabat tidak mau terima negara adidaya berkuasa terhadap negara lain. Iran itu negara berkapasitas tinggi dengan kualita yang bisa diandalkan. Iran adalah negara yang mandiri walau terus diboikot tapi nvestasi asing di iran terus meningkat," ungkap Solaimani.

Resolusi PBB menambah sanksi terhadap Iran, yakni larangan untuk melakukan perdagangan dengan Iran termasuk terhadap produk-produk untuk penggunaan militer maupun sipil.

Sanksi juga akan mencakup pemberlakuan pengawasan keuangan terhadap dua bank yang dicurigai terlibat dalam kegiatan pengembangan nuklir sementara semua negara diminta untuk berhati-hati memberikan kredit, jaminan ataupun asuransi kepada mereka.


 

(arn/qom)